Rusia Rancang Regulasi Kripto Menyeluruh, Peta Jalan Baru Pasar Aset Digital

Moskow, 25 Desember 2025 – Rusia telah menetapkan batas waktu pertengahan 2026 untuk mengimplementasikan kerangka regulasi kripto yang komprehensif, menandakan pergeseran signifikan dari sikap hati-hati sebelumnya menjadi pendekatan yang lebih terstruktur terhadap pasar aset digital. Bank Sentral Rusia (Bank of Russia) telah mengajukan rancangan kerangka kerja peraturan baru kepada pemerintah, dengan tujuan mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan formal dan mengatasi kekhawatiran terkait ketertelusuran serta risiko kejahatan keuangan. Kebijakan ini juga menetapkan pertanggungjawaban hukum bagi perantara kripto ilegal yang akan berlaku mulai 1 Juli 2027, menyerupai hukuman untuk aktivitas perbankan ilegal.

Langkah ini mencerminkan evolusi pandangan Rusia terhadap aset digital, yang semakin diakui sebagai solusi strategis untuk menghadapi sanksi ekonomi Barat. Pada 23 Oktober 2025, Pemerintah Rusia secara resmi melegalkan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional, sebuah keputusan yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia. Menteri Keuangan Anton Siluanov menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menata ulang penggunaan aset digital agar memiliki dasar hukum yang kuat, dengan fokus pada transaksi lintas batas, bukan untuk kebutuhan domestik. Bank Sentral Rusia secara mengejutkan merekomendasikan penggunaan aset kripto untuk membantu bisnis dalam negeri mengatasi hambatan pembayaran internasional akibat sanksi. Pernyataan dari perwakilan Bank Sentral Rusia pada 15 Juli 2024, menekankan bahwa "Penggunaan kripto dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjaga kelancaran bisnis internasional kita."

Meskipun demikian, Rusia tetap mempertahankan larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran domestik. Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara, Anatoly Aksakov, pada 19 Desember 2025, menegaskan bahwa mata uang kripto "tidak akan pernah menjadi uang" di Rusia dan hanya boleh dianggap sebagai instrumen investasi. Undang-undang federal tahun 2020 tentang aset keuangan digital telah menetapkan bahwa mata uang digital bukan merupakan unit moneter Rusia dan melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran di dalam negeri. Rubel harus tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Regulasi yang diusulkan memperkenalkan klasifikasi investor, memisahkan investor yang memenuhi syarat dari investor yang tidak memenuhi syarat. Investor ritel yang tidak memenuhi syarat akan diizinkan membeli kripto yang paling likuid dengan batasan hingga 300.000 rubel (sekitar $3.800) per tahun setelah lulus tes pengetahuan risiko, melalui satu perantara yang disetujui. Sementara itu, investor yang memenuhi syarat dapat membeli aset kripto dalam jumlah tak terbatas, kecuali token anonim, setelah lulus tes terpisah untuk memastikan kesadaran risiko. Proposal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar, baik individu maupun institusi, yang selama ini beroperasi dengan aturan terbatas.

Latar belakang historis menunjukkan perdebatan internal yang panjang antara Bank Sentral, yang awalnya menyerukan larangan total terhadap kripto karena risiko sistemik dan kekhawatiran kejahatan keuangan, dan Kementerian Keuangan, yang mendukung regulasi. Namun, tekanan sanksi internasional dan pertumbuhan pesat pasar kripto domestik, dengan hampir 20 juta orang Rusia menggunakan aset digital secara teratur, mendorong pemerintah untuk mencari jalan tengah. Penggunaan Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin yang dipatok dolar mendominasi permintaan lokal, tidak hanya untuk investasi tetapi juga sebagai penyimpan nilai.

Implikasi regulasi ini meluas. Secara ekonomi, legalisasi kripto untuk perdagangan internasional memberikan jalur alternatif bagi perusahaan Rusia yang terputus dari sistem pembayaran global tradisional seperti SWIFT akibat sanksi Barat. Rusia telah memanfaatkan aset kripto dalam perdagangan minyaknya dengan Tiongkok dan India, menggunakan Bitcoin, Ether, dan Tether (USDT) untuk mempermudah konversi mata uang. Wakil Gubernur Pertama Bank Sentral Rusia, Vladimir Chistyukhin, menegaskan pentingnya sistem verifikasi ketat untuk mencegah kejahatan keuangan dalam transaksi lintas batas menggunakan kripto. Secara geopolitik, langkah ini dapat memperkuat kemandirian ekonomi Rusia dan berpotensi menjadi preseden bagi negara-negara lain yang menghadapi kendala serupa dalam sistem pembayaran global berbasis dolar AS.

Di sisi lain, regulasi ini juga mencerminkan upaya Rusia untuk mengawasi dan mengendalikan aliran modal digital, memastikan aktivitas kripto berada dalam sistem yang terstruktur dan tidak digunakan untuk tujuan ilegal seperti penghindaran pajak atau pencucian uang. Penambangan kripto telah dilegalkan melalui undang-undang yang ditandatangani Presiden Vladimir Putin pada 9 Agustus 2024, dengan kewajiban registrasi bagi perusahaan dan pengusaha individu. Bank Sentral Rusia bahkan mengakui bahwa penambangan Bitcoin dapat memperkuat rubel, menunjukkan perubahan pendekatan pragmatis terhadap industri aset digital.

Secara keseluruhan, meskipun Rusia tidak meliberalisasi kripto seperti beberapa negara Barat, pemerintah Rusia memindahkan kripto keluar dari pasar abu-abu, memperketat pengawasan, membatasi eksposur investor ritel, dan menempatkan perdagangan kripto yang diatur sebagai perluasan dari sistem keuangan tradisional Rusia yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan dan mengontrol pasar aset digital yang berkembang pesat, sekaligus memanfaatkannya sebagai alat strategis di tengah tekanan sanksi internasional.