Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kebingungannya terkait kendala aktivasi akun Coretax yang dihadapi wajib pajak secara mandiri, mengindikasikan adanya ambiguitas antara masalah teknis sistem atau kapasitas pengguna. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya pada Rabu, 31 Desember 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, menyusul keluhan wajib pajak yang kesulitan mengakses sistem administrasi perpajakan yang baru. "Agak susah. Makanya gue bingung itu salah sistem atau ininya," ujar Purbaya, menyoroti kompleksitas aktivasi mandiri meski mengakui prosesnya lancar apabila dibantu petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Implementasi Coretax, atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), merupakan bagian integral dari reformasi perpajakan Indonesia yang bertujuan memodernisasi layanan dan meningkatkan efisiensi penerimaan negara. Kementerian Keuangan telah mendesak wajib pajak untuk segera mengaktivasi akun Coretax karena pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan diwajibkan melalui sistem ini mulai tahun depan. Dorongan ini secara langsung memicu lonjakan kunjungan masyarakat ke kantor pajak untuk aktivasi akun dan pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
Purbaya mengakui kerumitan prosedur aktivasi mandiri dan telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyusun petunjuk yang lebih jelas serta menyediakan pelatihan intensif bagi wajib pajak. Langkah ini krusial untuk memastikan transisi yang mulus ke sistem baru dan mencegah terhambatnya kepatuhan pajak. Sejak pertengahan Desember 2025, pengelolaan Coretax secara resmi berada di bawah penanganan langsung Kementerian Keuangan, menandai fase krusial dalam operasionalisasi sistem ini. Tanpa instruksi yang memadai dan dukungan teknis yang mudah diakses, potensi penundaan aktivasi massal dan kebingungan di kalangan wajib pajak dapat mengganggu jadwal pelaporan SPT tahunan, berimplikasi langsung pada validitas data perpajakan dan proyeksi penerimaan negara. Kesuksesan Coretax tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk berinteraksi secara intuitif dengan pengguna dan kesiapan infrastruktur pendukung untuk menjembatani kesenjangan digital di seluruh lapisan wajib pajak.
