Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 15 Desember 2025, menegaskan perlunya percepatan penyediaan hunian bagi korban bencana di Pulau Sumatra, menekankan agar tidak ada lagi alasan terkait ketersediaan lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden menginstruksikan seluruh elemen pemerintah dan terkait untuk bekerja sama memanfaatkan lahan milik negara, termasuk lahan PTPN dan konsesi hutan, untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Bahkan, ia menyatakan kesiapan pemerintah untuk mencabut atau mengurangi sementara Hak Guna Usaha (HGU) demi kepentingan rakyat.
Menurut laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dalam sidang kabinet, sekitar 2.600 unit rumah akan dibangun sebagai tahap awal untuk korban bencana. Pembangunan hunian ini ditargetkan dapat dimulai pada minggu ini, dengan kemungkinan sebagian besar langsung menjadi rumah tetap. Dana awal untuk 2.600 unit tersebut dilaporkan berasal dari biaya non-APBN. Saat ini, sekitar 30 titik lahan telah disiapkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk pembangunan hunian.
Presiden Prabowo menekankan bahwa anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah disiapkan melalui APBN. Ketersediaan anggaran ini dimungkinkan berkat kebijakan efisiensi yang telah dijalankan pemerintah sejak awal masa jabatannya, yang berhasil menghemat ratusan triliun rupiah. Pemerintah juga berencana membentuk badan atau satuan tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa situasi bencana di Sumatra, yang melanda tiga provinsi, berada dalam kendali pemerintah dan menolak seruan untuk menyatakan status bencana nasional. Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan tidak adanya penyelewengan atau korupsi dalam setiap tahapan penanganan bencana, karena setiap kemampuan dan anggaran negara sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan rakyat. Proses pemulihan secara keseluruhan diperkirakan akan memakan waktu dua hingga tiga bulan.
