Pemerintah Indonesia menargetkan proses pembangunan kembali infrastruktur di sebagian besar wilayah Sumatera yang terdampak bencana dapat diselesaikan dalam hitungan bulan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa rehabilitasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dilaksanakan secara paralel dengan penanganan tanggap darurat serta persiapan rekonstruksi.
Untuk mendukung percepatan ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp51 triliun hingga Rp51,82 triliun. Angka ini merupakan estimasi awal dan masih dapat diperbarui seiring pemutakhiran data kerusakan di lapangan. Alokasi terbesar ditujukan untuk Aceh, yakni sekitar Rp24-25,41 triliun, mengingat tingkat kerusakan yang parah di 18 dari 23 kabupaten/kota di sana. Sementara itu, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing akan menerima sekitar Rp13-13,52 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya tidak hanya membangun kembali dengan cepat, tetapi juga dengan kualitas yang lebih baik, lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan agar tahan terhadap bencana alam di masa mendatang. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga mengonfirmasi percepatan perbaikan jalan dan jembatan di tiga provinsi tersebut pascabencana banjir dan longsor.
Kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi meliputi puluhan ruas jalan nasional dan jembatan, serta infrastruktur sumber daya air seperti bendung, irigasi, tanggul, dan air baku. Di Sumatera Utara saja, tercatat 171 titik longsor, 27 titik jalan putus, dan 38 titik jalan amblas. Hingga 10 Desember 2025, 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan nasional dilaporkan rusak di tiga provinsi. Kementerian PU telah mengerahkan personel gabungan, 298 unit alat berat seperti ekskavator dan loader, serta mendistribusikan material darurat untuk membersihkan longsoran, memperbaiki badan jalan, dan memasang jembatan bailey.
Fokus utama pemulihan adalah pada konektivitas, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, sekitar 112.551 hingga 156.500 unit rumah warga juga terdampak, dengan mayoritas mengalami rusak berat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa penanganan rumah akan dilakukan melalui kombinasi perbaikan, pembangunan kembali, dan relokasi ke lokasi yang lebih aman. Opsi relokasi telah disiapkan pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Sebagai langkah mitigasi tambahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PU berkoordinasi untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi curah hujan dan memfasilitasi percepatan perbaikan. Upaya ini merupakan respons cepat pemerintah menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan yang komprehensif.
