Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melalui dinamika anggaran yang signifikan sepanjang pembahasan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Perjalanan anggaran ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam sektor energi dan sumber daya mineral, meskipun dihadapkan pada penyesuaian dan efisiensi.
Pada pertengahan tahun 2024, tepatnya pada 5 Juni 2024, Menteri ESDM kala itu, Arifin Tasrif, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk Rencana Kerja dan Anggaran Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian ESDM tahun 2025. Penjelasan Arifin Tasrif saat itu di hadapan Komisi VII DPR RI menyebutkan bahwa pagu indikatif 2025 yang diterima masih belum dapat mengakomodasi sejumlah kegiatan prioritas.
Beberapa program mendesak yang membutuhkan tambahan anggaran tersebut meliputi pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk 100 ribu sambungan rumah tangga (jargas), penyediaan 10 ribu unit paket konverter kit (konkit) untuk petani, dan 15 ribu unit konkit untuk nelayan. Pagu indikatif awal Kementerian ESDM untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,91 triliun, yang kemudian diusulkan naik menjadi Rp 9,38 triliun. Angka Rp 1,2 triliun ini menjadi tambahan yang krusial untuk memastikan kelanjutan program-program strategis tersebut.
Namun, dinamika politik membawa perubahan. Pada 19 Agustus 2024, Arifin Tasrif digantikan oleh Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Di bawah kepemimpinan baru, Kementerian ESDM menghadapi tantangan lain terkait anggaran.
Pada Februari 2025, pagu anggaran Kementerian ESDM untuk tahun 2025 justru mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp 1,65 triliun, atau 42,4% dari pagu awal Rp 3,91 triliun, menjadi hanya Rp 2,25 triliun. Pemangkasan ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Meskipun demikian, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan bahwa program elektrifikasi untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap akan dilaksanakan.
Terbaru, hingga 10 November 2025, realisasi anggaran Kementerian ESDM baru mencapai 31,12% dari total pagu Rp 14,1 triliun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa anggaran tersebut terbagi dalam dua tahap, yaitu APBN Induk dan anggaran tambahan (DIPA Perubahan). Anggaran tambahan sebesar Rp 6,28 triliun, yang baru cair pada Agustus 2025, dialokasikan untuk membiayai program strategis seperti listrik desa, bantuan listrik gratis, pembangunan pipa gas, hingga jaringan gas rumah tangga. Keterlambatan pencairan ini menyebabkan proses tender proyek baru berjalan pada September-Oktober 2025, sehingga penyerapan anggaran per November 2025 masih tergolong rendah.
Melihat ke depan, Kementerian ESDM telah mengusulkan anggaran yang ambisius untuk tahun 2026. Pagu indikatif diusulkan mencapai Rp 21,67 triliun, meningkat tajam dari pagu anggaran 2026 yang mencapai Rp 8,11 triliun. Kenaikan ini didasari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan pengembangan jaringan listrik desa dan jaringan gas, dengan tambahan Rp 5 triliun khusus untuk program listrik desa. Usulan ini menunjukkan komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan energi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
