Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap rencana pembangunan jalur kereta api lintas negara yang akan menghubungkan wilayah Kalimantan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, termasuk akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan ini muncul setelah sebuah perusahaan berbasis di Brunei, Brunergy Utama Sdn Bhd, mengumumkan proposal ambisius untuk Proyek Kereta Api Trans Borneo. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan menegaskan hingga kini belum ada proposal resmi yang diterima dari pihak Malaysia atau Brunei.
Proyek Kereta Api Trans Borneo yang diusulkan Brunergy Utama direncanakan membentang sepanjang 1.620 kilometer, menghubungkan kota-kota utama seperti Pontianak di Kalimantan Barat, Kuching dan Kota Kinabalu di Malaysia, serta Distrik Tutong di Brunei Darussalam. Jalur ini juga disebut akan mencakup provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan, hingga Ibu Kota Nusantara. Proyek tersebut diperkirakan menelan investasi fantastis sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 1.115 triliun, dengan kereta cepat yang mampu melaju hingga 350 kilometer per jam.
Pemerintah Indonesia, melalui Menhub Dudy Purwagandhi, menyambut baik inisiatif ini sebagai potensi untuk meningkatkan konektivitas regional. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Odo RM Manuhutu, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk perluasan jaringan kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun, Odo menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pro dan kontra, serta manfaat yang akan diterima Indonesia sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Kontradiksi muncul dari pernyataan pemerintah Brunei Darussalam sendiri. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi Brunei secara resmi menyatakan bahwa pemerintah Brunei belum pernah menawarkan atau menunjuk perusahaan lokal maupun asing untuk menggarap proyek tersebut, dan tidak ada pembicaraan resmi yang terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status dan validitas klaim Brunergy Utama, yang menyebut proyek ini telah diluncurkan.
Wacana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan bukanlah hal baru. Sejarah menunjukkan upaya serupa telah digagas sejak lama. Pada periode 2017-2018, misalnya, proyek kereta api di Kalimantan Timur yang melibatkan investor Rusia, PT Kereta Api Borneo (anak perusahaan JSC Russian Railways), terhambat karena penurunan harga batu bara dan permintaan jaminan pemerintah yang tidak dapat dipenuhi. Rencana jaringan kereta api Trans Kalimantan juga pernah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011, meski kemudian dicabut pada tahun 2018 tanpa penjelasan rinci.
Jika terwujud, proyek kereta antarnegara ini memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi ekonomi Kalimantan dan konektivitas regional. Jalur kereta api berpotensi menurunkan biaya logistik hingga 20-30 persen dibandingkan transportasi darat dan laut, serta membuka isolasi ekonomi di daerah pedalaman. Ini akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat peran IKN Nusantara sebagai pusat baru. Komisaris Logistik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Fernando Dulin, menyatakan konektivitas rel kereta api menjadi kebutuhan mendesak bagi Kalimantan, terutama dengan kehadiran IKN.
Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Selain kebutuhan investasi yang masif sebesar US$70 miliar, proyek ini memerlukan studi kelayakan mendalam yang mencakup aspek teknis, komersial, sosial-ekonomi, operasional, tata kelola, dan manfaat sosial. Persoalan pembebasan lahan, termasuk tanah adat, juga menjadi potensi hambatan yang perlu diselesaikan secara hati-hati. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengembalikan panjang jalur kereta api nasional menjadi 12.000 kilometer, setara dengan masa kolonial Belanda, dari sekitar 7.000 kilometer saat ini. Ambisi ini mencerminkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang lebih luas, menempatkan proyek di Kalimantan sebagai bagian integral dari visi jangka panjang Indonesia.
