Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan telah menyuarakan keprihatinannya yang mendalam terkait bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera, terutama mengingat kampung halamannya di Sumatera Utara turut menjadi salah satu daerah yang terdampak parah. Luhut menyatakan bahwa meskipun penanganan kebencanaan bukan lagi bagian dari tugas pokoknya sebagai Ketua DEN, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat di sana.
Sejak bencana terjadi, Luhut mengaku rutin berkomunikasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, untuk memantau situasi di lapangan. Ia ingin memastikan berapa banyak keluarga yang terdampak, kebutuhan mendesak apa saja, serta bagaimana bantuan dapat tiba tepat waktu, mengingat banyak daerah yang akses jalannya terputus dan menjadi terisolasi.
Sebagai langkah konkret, Luhut melalui Yayasan DEL yang dipimpin keluarganya, telah menyalurkan bantuan darurat sejak 30 November. Bantuan tersebut didistribusikan ke lima desa di Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara, mulai dari Sibalangan hingga Siantar Naipospos, menjangkau titik-titik terdampak yang dapat dicapai kendaraan maupun yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Selain itu, ia juga menitipkan bantuan untuk wilayah Aceh melalui PERSIT guna menyediakan dapur umum dan logistik pangan.
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan rencana untuk melakukan survei lapangan. Survei ini bertujuan untuk melihat kemungkinan membangun kembali desa-desa yang paling membutuhkan, memastikan setelah fase darurat berlalu, ada langkah pemulihan yang nyata dan berkelanjutan. Prioritas pemulihan akan mencakup kebutuhan dasar seperti air bersih, toilet umum, fasilitas sekolah, dan sarana penting lainnya.
Banjir dan tanah longsor di Sumatera telah menimbulkan kerugian besar. Data pemerintah menunjukkan jumlah korban meninggal dunia mencapai sedikitnya 867 orang dan 521 orang masih hilang di tiga provinsi: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana ini juga menyebabkan lebih dari 1,2 juta orang mengungsi, serta merusak atau menghancurkan sekitar 121.000 rumah dan ratusan fasilitas umum lainnya.
Dalam konteks bencana ini, muncul tudingan dari berbagai pihak, termasuk Forum Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, yang menyebut kerusakan lingkungan akibat deforestasi memperparah dampak banjir. Beberapa perusahaan, termasuk PT Toba Pulp Lestari, dituding bertanggung jawab atas kerusakan ekologis yang memicu bencana. Menanggapi hal ini, Luhut Binsar Pandjaitan melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, dengan tegas membantah keterlibatan atau kepemilikan dalam PT Toba Pulp Lestari, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar.
Pemerintah sendiri telah mengakui bahwa tata kelola hutan yang buruk memperburuk bencana. Menteri Kehutanan telah menyatakan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga membersihkan hutan di sekitar area terdampak, mempertimbangkan moratorium izin baru, dan mencabut izin pelanggar. Menteri Energi juga mengisyaratkan pencabutan izin pertambangan jika terbukti melanggar aturan.
Meskipun banyak pemimpin asing telah menyampaikan belasungkawa, Indonesia untuk saat ini menolak tawaran bantuan asing, dengan keyakinan mampu menangani dampak bencana secara mandiri. Namun, bantuan medis dari Malaysia seberat 2 ton telah tiba di Aceh pada 29 November.
