Pemerintah Indonesia menargetkan percepatan pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api sepanjang 500 hingga 600 kilometer pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya ambisius memperkuat konektivitas transportasi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Langkah ini menjadi fase awal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mereaktivasi total 12.000 kilometer rel kereta api di seluruh Indonesia hingga tahun 2029, melampaui sekitar 7.000 kilometer jalur yang beroperasi saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan target tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. AHY menyatakan bahwa pengembangan ini diharapkan meningkatkan mobilitas masyarakat serta barang dan jasa, dengan angkutan barang menjadi salah satu prioritas utama untuk mengurangi beban volume kendaraan di jalan raya dan menekan biaya logistik.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menjelaskan, reaktivasi dan pembangunan rel baru akan dilakukan secara bertahap. Prioritas utama akan difokuskan pada jalur-jalur lama di Jawa Barat yang kini mengalami kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor, termasuk jalur Cianjur-Bandung serta rute dari Bandung menuju selatan melalui Soreang dan Ciwidey. Selain itu, ekspansi layanan kereta api juga direncanakan dimulai di luar Pulau Jawa pada tahun 2026, meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Proyek di luar Jawa ini, terutama yang berbasis "greenfield" atau pembangunan dari nol, akan ditujukan untuk mendukung distribusi logistik hasil bumi seperti kelapa sawit, karet, kopi, timah, dan nikel.
Beberapa proyek infrastruktur kereta api di luar Jawa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 meliputi Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur, Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan), Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung, Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang, serta Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan. Bobby Rasyidin menyebutkan bahwa modernisasi jaringan di Pulau Jawa juga akan dilakukan, di samping ekspansi di Sulawesi, di mana baru 83 kilometer jalur terbangun dari target 300 kilometer.
Kendati demikian, implementasi target ambisius ini memerlukan dukungan anggaran yang signifikan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 5,48 triliun untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2026, namun menyatakan masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,84 triliun untuk memenuhi kebutuhan prioritas strategis, termasuk dukungan keselamatan kereta api. Sebagian besar pagu anggaran Kemenhub yang ditetapkan tersebut mayoritas akan digulirkan untuk belanja barang dan operasional, bukan untuk pembangunan jalur baru secara masif. Kebutuhan total anggaran untuk menyelesaikan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga 2030 mencapai Rp 853 triliun, dengan penekanan pada skema pembiayaan non-APBN atau creative financing seperti investasi dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). PT KAI sendiri telah melakukan pembicaraan mengenai pembiayaan proyek-proyek ekspansi, khususnya di Kalimantan, dengan pemangku kepentingan transportasi di Tiongkok.
Pembangunan infrastruktur kereta api yang dipercepat ini diharapkan tidak hanya mengatasi kemacetan dan efisiensi logistik, tetapi juga merangsang perekonomian daerah yang terhubung. Transformasi moda transportasi dari jalan raya ke kereta api dinilai dapat menurunkan biaya ekonomi secara keseluruhan.
