Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menetapkan alokasi volume bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk tahun 2026 sebesar 15,65 juta kiloliter, menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Indonesia terhadap kemandirian energi dan target penurunan emisi gas rumah kaca. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari program mandatori biodiesel yang telah berlangsung lama di Indonesia, yang secara progresif meningkatkan tingkat pencampuran minyak sawit ke dalam solar dari B10 pada tahun 2014 menjadi B35 pada tahun 2023. Inisiatif ini dirancang untuk memanfaatkan sumber daya kelapa sawit domestik yang melimpah guna mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, menstabilkan harga minyak sawit mentah (CPO), dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listyani Dewi menjelaskan bahwa alokasi sebesar 15.646.372 kiloliter untuk tahun 2026 tersebut dibagi menjadi dua kategori utama: 7.454.600 kiloliter dialokasikan untuk skema Public Service Obligation (PSO) dan 8.191.772 kiloliter untuk non-PSO. Penetapan resmi ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Tahun 2026. Pelaksanaan program ini akan didukung oleh sinergi dari 32 Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan 26 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dengan skema insentif untuk sektor PSO tetap dipertahankan. Total alokasi untuk tahun 2026 ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,26% dibandingkan alokasi awal B40 untuk tahun 2025 yang sebesar 13,5 juta kiloliter, meskipun tidak banyak bergeser dari revisi alokasi B40 sepanjang tahun 2025 yang juga ditingkatkan ke level sekitar 15,6 juta kiloliter.
Eniya Listyani Dewi menekankan bahwa penetapan alokasi ini merupakan langkah strategis yang vital dalam upaya mengurangi ketergantungan negara terhadap impor solar, memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi domestik, serta secara signifikan mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, program biodiesel untuk tahun 2026 diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan signifikan pada industri hilir kelapa sawit, dengan estimasi peningkatan nilai tambah dari CPO menjadi biodiesel sebesar Rp21,8 triliun. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan penghematan devisa dari impor solar hingga Rp139 triliun, menciptakan penyerapan tenaga kerja bagi lebih dari 1,9 juta orang, dan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.
Secara historis, program biodiesel telah memberikan penghematan devisa yang substansial, mencapai sekitar Rp673,73 triliun (setara dengan sekitar US$40,7 miliar) antara tahun 2020 dan 2025, melalui pengurangan impor solar fosil dan peningkatan penggunaan minyak sawit domestik. Implementasi program B35 sendiri, yang dimulai sejak 1 Februari 2023, diperkirakan telah menghemat devisa sebesar US$10,75 miliar dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2. Indonesia telah meningkatkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030, dengan pemanfaatan biodiesel sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut.
Namun, ambisi pengembangan program biodiesel ini juga tidak lepas dari sorotan dan kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan biodiesel berisiko tinggi bagi stabilitas ekonomi dan lingkungan, terutama potensi peningkatan ekstensifikasi lahan sawit yang dapat mempercepat deforestasi serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada pula kekhawatiran bahwa besaran subsidi yang dialokasikan untuk biodiesel lebih cenderung menguntungkan korporasi besar daripada petani sawit skala kecil. Laporan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia pada tahun 2020 menyoroti bahwa penghematan neraca berjalan dari B30 tidak sebesar klaim pemerintah, dan efektivitas kebijakan tersebut bersifat ambigu karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga CPO dan solar global.
Studi terbaru dari Program Doktor Sains Agribisnis IPB menunjukkan bahwa biodiesel memainkan peran krusial sebagai 'jaring pengaman' bagi pasar sawit nasional, berkontribusi dalam menopang harga CPO domestik dan internasional. Namun, penelitian tersebut juga memperingatkan bahwa jika kebijakan biodiesel tidak diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas di sektor hulu, potensi tekanan pada pasokan dan kenaikan harga CPO domestik dapat muncul. Oleh karena itu, Gusti Artama Gultom, seorang mahasiswa Program Doktor Sains Agribisnis IPB, merekomendasikan integrasi kebijakan biodiesel dengan kebijakan nasional sawit yang lebih komprehensif, mencakup program peremajaan sawit rakyat, peningkatan rendemen pabrik, penguatan kapasitas petani kecil, serta pengelolaan ekspor dan Domestic Market Obligation (DMO).
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola, pengawasan, dan transparansi program melalui monitoring standar mutu biodiesel yang ketat, pengawasan distribusi di titik serah, serta pelibatan surveyor independen untuk verifikasi volume dan kualitas biodiesel yang disalurkan. Indonesia juga memiliki rencana ambisius untuk memperkenalkan program B50 secara nasional pada paruh kedua tahun 2026, sebagai upaya strategis untuk mengakhiri impor bahan bakar diesel pada tahun yang sama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kombinasi antara peluncuran B50 dan peningkatan kapasitas kilang domestik, seperti melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, akan memposisikan Indonesia untuk mencapai kemandirian dari impor diesel pada tahun 2026. Implementasi B50 ini diproyeksikan akan semakin meningkatkan manfaat ekonomi, termasuk penghematan devisa yang lebih besar lagi. Langkah-langkah ini menandai evolusi berkelanjutan dalam strategi energi nasional Indonesia untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan.
