Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Sabtu, 27 Desember 2025, secara resmi memberangkatkan 1.000 unit generator set (genset) dari Baseops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Aceh untuk menerangi sekitar 35.000 rumah tangga di 224 desa yang masih belum teraliri listrik pascabencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Bantuan ini merupakan respons darurat pemerintah atas arahan Presiden untuk mengatasi krisis energi yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Serambi Mekah.
Pengiriman 1.000 genset tersebut, yang masing-masing berkapasitas 5 hingga 7 kVA dan diperkirakan mampu melayani 5 sampai 10 rumah, ditujukan untuk 224 desa di 10 kabupaten di Aceh, termasuk Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, yang infrastruktur kelistrikannya masih dalam proses perbaikan atau terendam air. Bahlil menjelaskan bahwa meskipun jaringan listrik tegangan tinggi di Aceh secara umum telah terhubung, seperti dari Backbone Sumatera, Arun, Bireuen, dan Nagan Raya, kendala utama terletak pada jaringan rendah yang belum dapat diakses karena infrastruktur belum rampung dan sebagian wilayah masih tergenang air. Selain genset, Kementerian ESDM juga mendistribusikan 3.000 unit kompor gas lengkap dengan regulator dan selang sebagai bantuan kemanusiaan tambahan bagi warga terdampak. Lima pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk mendistribusikan bantuan ini, dengan pendaratan di Lhokseumawe, Rembele, dan Banda Aceh. Operasional genset akan didukung oleh pasokan bahan bakar solar yang dijamin oleh Pertamina Patra Niaga.
Kondisi kelistrikan Aceh menjadi sorotan tajam setelah bencana hidrometeorologi parah pada penghujung November 2025. Meskipun PT PLN (Persero) sempat mengklaim telah memulihkan 93 persen sistem kelistrikan di Aceh per 8 Desember 2025, klaim ini dibantah oleh Pemerintah Aceh yang menyatakan tingkat penyalaan listrik di Banda Aceh baru mencapai 35-40 persen pada tanggal yang sama. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengakui adanya kendala di lapangan, termasuk rusaknya enam menara listrik, dan baik Bahlil maupun PLN telah menyampaikan permohonan maaf atas belum pulihnya seluruh layanan listrik. Dari 970.954 pelanggan yang terdampak, sekitar 776.875 telah kembali menikmati listrik, menyisakan ratusan ribu rumah tangga dan desa yang masih gelap.
Penggunaan genset sebagai solusi darurat, meskipun vital untuk pemulihan, menimbulkan tantangan baru. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengungkapkan bahwa banyaknya penggunaan genset secara tiba-tiba pascabencana telah menyebabkan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) karena warga membeli BBM menggunakan jeriken, serta memicu dugaan penimbunan BBM oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjualnya dengan harga tinggi. Situasi ini menyoroti kerapuhan infrastruktur energi daerah saat menghadapi krisis.
Secara jangka panjang, krisis listrik yang berulang di Aceh memicu desakan agar pemerintah daerah beralih ke sumber energi terbarukan. Pegiat Muda Barat Selatan Aceh, Angga Putra Arianto, menilai pemadaman listrik pascabencana menunjukkan bahwa Aceh belum mandiri energi dan masih sangat bergantung pada daerah lain, seperti Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, untuk penguatan tegangan tinggi. Angga mendesak Gubernur Aceh untuk menerbitkan Peraturan Gubernur atau Qanun Transisi Energi yang mengikat, mengatur peta jalan pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, energi air, angin, dan biomassa, serta penguatan infrastruktur kelistrikan lokal.
Aceh sebetulnya memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang melimpah, termasuk panas bumi, air, surya, dan biomassa. Potensi tenaga air mencapai 2.862,8 MW dan panas bumi 1.115 MW. Pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2019 menargetkan porsi EBT mencapai 33,9 persen pada 2025, namun realisasinya baru sekitar 12,12 persen pada Oktober 2024. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Parulian Noviandri, mencatat total kapasitas pembangkit EBT terpasang di Aceh pada Januari 2023 mencapai 19,62 MW dengan potensi penambahan 188 MW. Kepala Dinas ESDM Aceh Ir. Mahdinur, M.M., menegaskan komitmen pemerintah untuk mempermudah investasi di sektor EBT melalui regulasi baru, sejalan dengan konsep Aceh Green. Namun, kendala sosial, lahan, dan birokrasi masih menghambat investasi dan pengembangan proyek EBT, seperti yang disampaikan oleh General Manager PT PLN UID Aceh Mundhakir. Pengiriman genset ini, meski penting sebagai solusi instan, menggarisbawahi urgensi bagi Aceh untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan guna mencapai kemandirian energi dan mengurangi kerentanan terhadap dampak bencana di masa depan.
