Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengoptimalkan infrastruktur transportasi seperti terminal dan pelabuhan di Aceh dan Sumatera Utara sebagai tempat perlindungan dan pusat bantuan kemanusiaan menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kedua wilayah tersebut. Beberapa fasilitas Terminal Tipe A yang tidak terdampak bencana kini berfungsi sebagai posko kemanusiaan dan lokasi pengungsian sementara bagi warga.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa posko kemanusiaan telah didirikan di sejumlah titik strategis. Di Aceh, Terminal Tipe A Lhokseumawe dan Terminal Tipe A Langsa menjadi salah satu lokasi penampungan. Sementara di Sumatera Utara, Terminal Tipe A Amplas, Terminal Tipe A Pinang Baris, Terminal Tipe A Sibolga, dan Terminal Tipe A Tarutung turut dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian sementara masyarakat. Selain itu, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Papuyu juga telah disiagakan untuk kegiatan evakuasi jika dibutuhkan. Pelabuhan Penyeberangan Singkil di Aceh juga menjadi bagian dari infrastruktur yang terdampak bencana dan terlibat dalam upaya penanganan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan penyelamatan warga dari zona bahaya dan pengiriman logistik darurat. Setelah tahapan evakuasi dan distribusi logistik selesai, fokus akan beralih pada perbaikan infrastruktur yang rusak. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan bahwa Kementerian PU telah mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk alat berat dan personel teknis, untuk membantu penanganan bencana. Hal ini mencakup normalisasi saluran air, pembukaan akses jalan yang tertutup longsor, dan pemantauan infrastruktur bendungan.
Bencana hidrometeorologi ini telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, termasuk lumpuhnya layanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) rute Medan-Banda Aceh sejak 25 November 2025. Banyak ruas jalan nasional terputus dan akses transportasi terganggu, memerlukan koordinasi intensif antara Ditjen Hubdat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota untuk memantau situasi dan memperbarui informasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Aceh dan Sumatera Utara untuk mengurangi potensi curah hujan ekstrem di wilayah rawan bencana. Pemerintah berkomitmen penuh dalam penanganan bencana ini, dengan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak cepat mengirimkan bantuan.
