Ekosistem perdagangan komoditas nasional terus dikembangkan melalui berbagai strategi untuk memperkuat daya saing dan nilai tambah produk Indonesia di pasar global. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sebagai lembaga di bawah Kementerian Perdagangan, memainkan peran sentral dalam pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), serta Pasar Lelang Komoditas (PLK).
Salah satu langkah terbaru Bappebti adalah penerbitan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka. Perba ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas transaksi PBK dan menjadikan bursa berjangka sebagai sarana pembentukan harga serta penyerahan fisik, khususnya melalui pasar fisik terorganisir dengan prinsip syariah. Implementasi pasar fisik syariah ini diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan mudah, dengan kewajiban bursa berjangka untuk memiliki legitimasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pemerintah juga secara konsisten mendorong program hilirisasi komoditas strategis perkebunan seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala. Upaya ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, memperkuat kemandirian industri nasional, dan memperbesar peluang ekspor. Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun pada tahun 2025 untuk percepatan hilirisasi komoditas perkebunan di berbagai daerah. Selain itu, komoditas strategis lain seperti nikel juga menjadi fokus hilirisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam upaya modernisasi, transformasi digital menjadi prioritas utama. Bappebti mendorong industri PBK untuk melakukan transformasi digital, mengingat arah perkembangan ekonomi global menuju perdagangan digital. Direktur Utama Indonesia Commodity & Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Fajar Wibhiyadi, menekankan pentingnya "Digitalisasi Ekosistem" secara menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengefektifkan proses bisnis, yang pada akhirnya akan meningkatkan volume transaksi. Contoh nyata inovasi digital terkini terlihat dari peluncuran proyek tokenisasi aset perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia oleh PT Pratama Intercipta dari Indonesia bekerja sama dengan Neurixor Primetech FZCO LLC dari Dubai. Proyek ini menargetkan penghimpunan dana investasi hingga Rp200 miliar.
Penguatan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) juga terus dioptimalkan. Bappebti menargetkan peningkatan peran instrumen ini dalam mendukung penguatan perdagangan dan ekonomi Indonesia, termasuk untuk membentuk harga acuan. Hingga Oktober 2025, ekosistem SRG mencatat pertumbuhan positif dengan registrasi 497 resi gudang dan total volume komoditas mencapai 89.000 ton. PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI), anak usaha PT Kliring Berjangka Indonesia (PT KBI), baru-baru ini ditetapkan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang, memperluas fasilitas penyimpanan terstandar dan mempercepat proses penerbitan resi gudang bagi produsen dan pelaku usaha, dengan fokus awal pada komoditas beras dan kopi.
Kinerja PBK menunjukkan tren positif, dengan total nilai transaksi pada tahun 2024 mencapai Rp33.214,89 triliun, meningkat 29,34% dibandingkan tahun 2023. Bappebti berkomitmen untuk terus meningkatkan peran PBK di tahun 2025 sebagai instrumen strategis pembentukan harga komoditas unggulan Indonesia, termasuk CPO, emas, kopi, lada, nikel, kakao, karet, dan renewable energy certificate (REC). Meskipun demikian, industri PBK juga menghadapi tantangan dengan adanya peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia pada Januari 2025. Peralihan ini diharapkan menjadi momentum bagi Bappebti dan pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kontrak multilateral dan transaksi bilateral.
