Wilayah Sumatera saat ini tengah menghadapi dampak serius bencana hidrometeorologi, dengan banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan sebagian besar infrastruktur dan mengisolasi banyak daerah. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui bahwa timnya menghadapi kesulitan luar biasa dalam menembus wilayah-wilayah terdampak, khususnya di Sumatera Utara.
Menurut Menteri Dody Hanggodo, pembukaan akses menjadi prioritas utama penanganan bencana di Sumatera. Hal ini mengingat banyak titik longsor yang masih memutus jalur utama, terutama di Sumatera Utara. Dody menjelaskan bahwa kondisi di sejumlah ruas pesisir barat Sumatera masih sangat berat akibat banyaknya titik longsor yang terjadi.
Salah satu tantangan terbesar adalah akses menuju Sibolga, Sumatera Utara, yang hingga kini masih terputus total dari jalur darat karena banyaknya titik longsor dan kerusakan jalan. Dody memperkirakan jalur dari arah Sumatera Utara ke Sibolga bisa memakan waktu hingga satu atau bahkan sepuluh hari untuk dapat ditembus. Isolasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi gangguan sosial jika bantuan tidak segera tersalurkan.
Untuk mengatasi kendala ini, Kementerian PU mengerahkan seluruh alat berat yang ada, termasuk dari BUMN Karya dan kontraktor yang sedang beroperasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, untuk diterjunkan ke titik-titik bencana. Namun, pengerahan alat berat pun menemui kendala. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebutkan, banjir yang merendam jalan akses membuat alat berat sulit mencapai lokasi, sehingga harus menunggu air surut terlebih dahulu. Kondisi cuaca yang masih anomali dan curah hujan ekstrem juga menjadi tantangan besar bagi operator alat berat, serta berpotensi memicu longsor susulan.
Sebagai langkah strategis, Kementerian PU berupaya membuka akses darurat dari arah Aceh menuju Sibolga, khususnya melalui Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah. Dody menargetkan jalur ini dapat ditembus setidaknya pada Senin sore, jika kondisi cuaca memungkinkan dan pasokan bahan bakar memadai.
Selain itu, pasokan solar untuk pengoperasian alat berat juga menjadi perhatian serius. Menteri Dody telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan Pertamina Patra Niaga untuk mempercepat penyaluran bahan bakar, khususnya di Barus, Aceh, dan ruas Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Tarutung (Tapanuli Utara) dengan Sipirok (Tapanuli Selatan).
Bencana hidrometeorologi parah ini telah melanda Pulau Sumatera sejak sekitar 21-23 November 2025, dipicu oleh hujan deras dengan intensitas tinggi. Dampak kerusakan infrastruktur meluas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu, 30 November 2025, mencatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang di Sumatera Utara. Di Aceh, 47 korban meninggal, 51 hilang, dan 8 luka-luka, dengan 48.887 keluarga mengungsi. Sementara di Sumatera Barat, 90 korban meninggal, 85 hilang, dan 10 luka-luka, dengan Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.
Penyebab bencana ini, menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, sebagian besar karena alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, permukiman, dan lainnya selama beberapa tahun terakhir, yang mengurangi daya serap air dan tidak mampu menahan curah hujan yang deras. Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa upaya penanganan difokuskan pada pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah terisolasi, serta percepatan distribusi logistik, baik melalui darat maupun udara. Untuk daerah yang sulit dijangkau, bantuan logistik bahkan didistribusikan melalui udara menggunakan pesawat Caravan dan helikopter Bell 505.
Menteri Dody menegaskan, komitmen Kementerian PU adalah memastikan penanganan darurat dilakukan secepat mungkin sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah tahap tanggap darurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipersiapkan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.
