Kebutuhan biaya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk periode 2026-2028 diperkirakan mencapai total sekitar Rp48,8 triliun, yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Januari 2025. Anggaran ini akan dialokasikan untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua IKN, dengan fokus pada fondasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Untuk tahun anggaran 2026, Otorita IKN (OIKN) awalnya mengusulkan total kebutuhan anggaran sebesar Rp21,1 triliun atau Rp21,18 triliun. Usulan ini terdiri dari pagu indikatif sebesar Rp5,05 triliun atau Rp6,26 triliun, ditambah usulan anggaran tambahan sebesar Rp16,13 triliun. Penambahan anggaran ini diajukan untuk memastikan kelanjutan pembangunan IKN tahap kedua, termasuk perkantoran dan hunian lembaga legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya. Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan. Namun, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,3 triliun atau Rp6,26 triliun untuk IKN melalui OIKN, yang sebagian besar, sekitar Rp5,71 triliun, dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dan sisanya untuk dukungan manajemen.
Secara rinci, kebutuhan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2027 adalah sebesar Rp14,64 triliun. Sementara itu, untuk tahun 2028, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp2,68 triliun. Pembangunan tahap kedua ini difokuskan pada penguatan struktur pemerintahan nasional di kawasan baru tersebut, termasuk kompleks perkantoran dan hunian bagi lembaga legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Pendanaan pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni. Alokasi dari APBN untuk periode 2025-2028 adalah sekitar Rp48,8 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui KPBU diperkirakan mencapai Rp158,72 triliun (per Oktober 2025), dan investasi swasta murni diharapkan dapat berkontribusi sebesar Rp66,3 triliun (per Oktober 2025). Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kombinasi ketiga skema ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan pembangunan tanpa terlalu membebani keuangan negara.
