Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (25/11/2025) untuk membahas kecukupan pasokan elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pertemuan tertutup tersebut, yang turut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius, berfokus pada pembahasan subsidi dan kuota LPG.
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025, pemerintah berkomitmen untuk memastikan penyaluran subsidi LPG tetap terkendali dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa rapat tersebut juga membahas tambahan kuota LPG untuk menjaga stabilitas pasokan menjelang Nataru. Untuk tahun 2025, kuota LPG 3 kilogram ditetapkan sebesar 8,17 juta metrik ton, sementara kebutuhan diproyeksikan mencapai 8,5 juta metrik ton, menunjukkan potensi tambahan kebutuhan sekitar 370.000 metrik ton. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa penambahan kuota dapat dilakukan tanpa menambah beban subsidi, sebab harga LPG saat ini masih berada di bawah indikator yang tercantum dalam APBN. Hasil pembahasan ini akan dibawa dalam rapat terbatas bersama Presiden, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan.
Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pertemuan penting antara kedua menteri terkait isu energi. Sebelumnya, pada 10 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Diskusi utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN, khususnya PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), terkait listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Pembayaran kompensasi untuk tahun 2024 telah difinalisasi, dan pembayaran untuk kuartal I dan II tahun 2025 juga telah disepakati. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk memangkas proses review dan audit pembayaran kompensasi yang sebelumnya memakan waktu hingga tiga bulan menjadi hanya satu bulan. Percepatan pembayaran ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan BUMN sektor energi, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga energi global, serta memastikan harga BBM dan tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat. Pertemuan-pertemuan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di tengah dinamika ekonomi.
