Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih terus menunjukkan kemajuan signifikan dengan tercapainya pembangunan di 16.770 titik di seluruh Indonesia per tanggal 26 November 2025. Angka ini mewakili 20,02% dari target keseluruhan yang ditetapkan pemerintah sebanyak 83.752 koperasi. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa progres pembangunan ini terbilang cepat karena baru dimulai sekitar 20 hari yang lalu, dengan konsentrasi awal di pulau Jawa dan Sumatera.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas produktif, serta penyediaan layanan esensial seperti sembako murah, klinik kesehatan, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk hasil pertanian dan perikanan, serta layanan logistik desa.
Pendanaan proyek besar ini didukung oleh alokasi sebesar Rp210 triliun yang telah ditandatangani oleh Agrinas. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menjelaskan bahwa pemerintah menjamin pinjaman sebesar Rp240 triliun dari bank-bank Himbara untuk pembangunan 80.000 koperasi, dengan pembayaran cicilan sebesar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun dari APBN. Selain itu, Menteri Keuangan juga mengeluarkan ketentuan baru yang menjadikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu syarat untuk pencairan Dana Desa, khususnya untuk tahap kedua, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024.
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), BUMN yang bertransformasi dari PT Yodya Karya, ditugaskan sebagai pelaksana pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Perusahaan ini diharapkan dapat merealisasikan setidaknya 50% dari target pembangunan atau setara 41.876 titik Koperasi Desa Merah Putih hingga akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menekankan agar tidak ada keraguan dalam mengeksekusi proyek unggulan ini, dengan mengingat keberpihakan kepada rakyat.
Meskipun progres pembangunan menunjukkan percepatan, beberapa tantangan administrasi lahan masih perlu diselesaikan, seperti yang dilaporkan oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida. Menteri Koperasi Fery Juliantono juga menyatakan akan bernegosiasi dengan Presiden mengenai target operasional 82.769 unit koperasi yang sudah berbadan hukum agar tidak semuanya harus beroperasi pada Maret 2026, mengingat kompleksitas pekerjaan pembangunan fasilitas fisik dan pelatihan pengurus. Sejauh ini, sekitar 31.000 titik tanah telah siap dibangun, dengan sekitar 15.000 titik di antaranya sudah dalam tahap pembangunan. Evaluasi program ini terus dilakukan, termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto di Mabes TNI, guna memastikan kolaborasi lintas sektor dan profesionalisme dalam operasional koperasi.
