Jepang Paksa Bursa Kripto Siapkan Bantalan Dana Darurat Demi Investor Aman

Badan Layanan Keuangan (FSA) Jepang berencana mewajibkan bursa mata uang kripto untuk menyiapkan dana cadangan darurat guna melindungi nasabah dari potensi kerugian. Langkah ini merupakan perubahan kebijakan signifikan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan investor dan memastikan penggantian dana yang cepat dalam kasus peretasan, kegagalan sistem, akses tidak sah, penipuan, atau kesalahan operasional lainnya.

Proposal tersebut diharapkan akan muncul dalam laporan Dewan Sistem Keuangan yang akan datang, dengan target undang-undang akan diajukan ke parlemen pada tahun 2026 dan kemungkinan implementasi dimulai pada akhir tahun tersebut. Saat ini, bursa kripto di Jepang diwajibkan untuk menyimpan aset nasabah di dompet dingin (cold wallets), namun belum ada kewajiban untuk menyiapkan dana kompensasi khusus jika terjadi kerugian. Mandat baru ini bertujuan untuk menutup celah tersebut dan selaras dengan kerangka peraturan sekuritas tradisional, di mana broker harus menyisihkan modal untuk mengatasi risiko operasional atau aktivitas ilegal.

FSA tengah mempertimbangkan model yang serupa dengan persyaratan cadangan bagi perusahaan sekuritas besar, yang saat ini harus memiliki cadangan antara ¥2 miliar hingga ¥40 miliar (sekitar $12,7 juta hingga $255 juta) tergantung pada aktivitas perdagangan. Untuk mengurangi beban pada bursa yang lebih kecil, regulator dapat mengizinkan mereka untuk mengandalkan polis asuransi sebagai pengganti menyimpan semua cadangan dalam bentuk tunai, sambil tetap memastikan perlindungan penuh bagi pengguna.

Dorongan untuk regulasi yang lebih ketat ini menyusul serangkaian insiden keamanan profil tinggi yang telah mengguncang kepercayaan publik selama bertahun-tahun, termasuk keruntuhan historis Mt. Gox, pencurian ¥48,2 miliar di DMM Bitcoin, dan insiden keamanan senilai $21 juta yang memengaruhi alamat SBI Crypto. Kolapsnya bursa global FTX pada tahun 2022 juga memicu perdebatan global mengenai manajemen risiko dan perlindungan investor dalam pasar kripto.

Peraturan dana darurat ini merupakan bagian dari perombakan regulasi aset digital yang lebih luas di Jepang. Perubahan lainnya mencakup pembaruan Undang-Undang Layanan Pembayaran yang mulai berlaku Juni 2025, penghapusan pengecualian penyimpanan dompet dingin, tunjangan baru yang memungkinkan bank untuk memegang aset kripto tertentu, serta aturan anti-pencucian uang (AML) dan pelaporan yang diperketat melalui Asosiasi Bursa Aset Kripto Jepang (JVCEA). Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan memposisikan Jepang sebagai salah satu pasar mata uang kripto yang paling aman dan ramah investor di dunia, didukung oleh standar perlindungan pengguna tertinggi.