Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi telah menyampaikan analisis komprehensif mengenai penyebab banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera baru-baru ini. Bencana yang terjadi di lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, dipicu oleh tiga faktor utama, dengan curah hujan tinggi hingga ekstrem menjadi pemicu dominan. Kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi juga turut memperparah kerentanan wilayah-wilayah tersebut.
Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat di desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng, menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak. Selain itu, pengendalian tata guna lahan pada lereng curam, termasuk pembatasan pembukaan lahan baru dan perbaikan drainase permukaan, merupakan langkah struktural yang sangat menentukan dalam menurunkan risiko pada kawasan permukiman. Khusus untuk longsor di dua kabupaten di Sumatera Utara, Lana menambahkan bahwa lokasi bencana umumnya berada di kawasan perbukitan curam hingga sangat curam yang mengelilingi Kota Sibolga, khususnya di sisi timur-selatan. Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Kota Sibolga secara umum berada pada zona potensi gerakan tanah menengah-tinggi, yang berarti wilayah ini dapat dan atau sering mengalami kejadian gerakan tanah.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi dugaan aktivitas pertambangan ilegal sebagai salah satu pemicu bencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bahlil menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap dugaan tersebut dan telah menurunkan Satuan Tugas ke lapangan untuk pemetaan. Ia mengakui bahwa kegiatan pertambangan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan dampak buruk pada lingkungan seperti penggundulan hutan yang mengurangi serapan air, sehingga berujung pada banjir dan longsor. Bahlil menegaskan komitmen Kementerian ESDM untuk menata pengelolaan tambang secara ketat, termasuk mewajibkan perusahaan tambang menjaminkan biaya reklamasi pascatambang sejak awal dan memastikan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) menjadi hal yang sangat penting. Selain aktivitas pertambangan, berbagai proyek lain seperti perkebunan sawit dan industri kehutanan juga dinilai berkontribusi melemahkan daya dukung lingkungan.
Banjir dan tanah longsor di Sumatera telah menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi serta merusak ribuan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total 174 kematian dan 12.546 keluarga mengungsi akibat bencana ini hingga Jumat sore, 28 November 2025.
Di tengah situasi darurat ini, Kementerian ESDM juga memastikan pasokan energi, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga layanan kelistrikan, tetap terjaga di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak dan memastikan pasokan BBM aman. Koordinasi intensif dilakukan bersama PLN dan Pertamina Patra Niaga untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat di lokasi bencana tetap terpenuhi, meskipun ada tantangan distribusi akibat jalan yang terputus dan jembatan yang rusak. Untuk mengantisipasi masa Natal dan Tahun Baru, pemerintah juga akan meningkatkan standar ketahanan stok BBM dari sekitar 22 hari menjadi 26 hingga 28 hari.
