Washington, Amerika Serikat – Setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro melalui operasi militer Amerika Serikat pekan lalu, mantan Presiden Donald Trump pada Jumat, 9 Januari 2026, mengadakan pertemuan dengan para eksekutif perusahaan minyak besar AS di Gedung Putih, mendesak investasi senilai 100 miliar dolar AS untuk merevitalisasi industri minyak Venezuela yang telah hancur. Langkah ini menandai pergeseran drastis dalam pendekatan Washington terhadap cadangan minyak terbesar di dunia, dengan Gedung Putih secara terbuka menyatakan akan mengontrol penjualan dan pendapatan minyak Venezuela "tanpa batas waktu" untuk memastikan negara tersebut bertindak sesuai kepentingan Amerika.
Inisiatif Trump ini menyusul operasi militer AS pada 3 Januari 2026 yang berhasil menangkap Maduro di ibu kota Venezuela. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pemimpin dari perusahaan-perusahaan seperti Exxon Mobil, ConocoPhillips, dan Chevron Corp, yang diminta oleh Trump untuk memperbaiki infrastruktur energi Venezuela yang "busuk" dan meningkatkan produksi minyak secara signifikan. "Perusahaan-perusahaan raksasa minyak kita akan menghabiskan setidaknya 100 miliar dolar dari uang mereka sendiri, bukan uang pemerintah," kata Trump, menjanjikan "keamanan total" bagi investasi mereka dan menegaskan bahwa perusahaan akan berinteraksi langsung dengan pemerintah AS, bukan dengan otoritas Venezuela. Sebagai dukungan, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk melindungi pendapatan minyak Venezuela yang berada di rekening Treasury AS dari tuntutan pengadilan atau kreditur, dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan memajukan kebijakan luar negeri AS.
Sikap perusahaan minyak AS terhadap seruan ini beragam, meskipun umumnya hati-hati. Chevron, yang saat ini menjadi satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang beroperasi di Venezuela di bawah lisensi khusus, menyatakan komitmennya untuk berinvestasi dan sedang dalam pembicaraan dengan pemerintahan Trump untuk memperluas lisensinya. Sebaliknya, CEO ExxonMobil Darren Woods menyatakan bahwa Venezuela saat ini "tidak dapat diinvestasikan" tanpa perubahan mendasar pada kerangka komersial, sistem hukum, dan perlindungan investasi yang berkelanjutan. Woods secara spesifik menyoroti pengalaman ExxonMobil di masa lalu di mana asetnya disita dua kali. Senada, CEO ConocoPhillips Ryan Lance menyerukan diskusi mengenai restrukturisasi "seluruh sistem energi Venezuela," termasuk perusahaan minyak negara PDVSA, sebelum membuat komitmen investasi besar. ConocoPhillips sendiri masih memiliki klaim sekitar 12 miliar dolar AS atas aset yang dinasionalisasi hampir dua dekade lalu.
Kondisi industri minyak Venezuela telah memburuk secara drastis akibat salah urus, korupsi, dan sanksi AS selama bertahun-tahun. Produksi minyak negara tersebut anjlok dari sekitar 3,5 juta barel per hari pada tahun 1970-an menjadi kurang dari 1 juta barel per hari pada tahun 2025/2026, hanya menyumbang sekitar 1 persen dari pasokan global. Rystad Energy memperkirakan bahwa untuk melipatgandakan produksi Venezuela menjadi 3 juta barel per hari pada tahun 2040 akan membutuhkan investasi sebesar 183 miliar dolar AS. Bahkan untuk mempertahankan tingkat produksi saat ini saja, diperlukan 53 miliar dolar AS selama 15 tahun ke depan, menurut data lain, atau 58 miliar dolar AS untuk memulihkan produksi menjadi 1-2 juta barel per hari.
Secara historis, pemerintahan Trump telah menerapkan sanksi keuangan yang keras terhadap Venezuela sejak 2017, melarang akses ke pasar keuangan AS dan menargetkan perusahaan minyak negara PDVSA pada 2019. Sanksi ini menghentikan impor minyak Venezuela ke AS dan ekspor produk olahan ke sana, menghentikan lebih dari 500.000 barel per hari impor. Pada tahun 2020, sanksi sekunder juga diberlakukan terhadap perusahaan non-AS yang memperdagangkan minyak Venezuela. Kebijakan "tekanan maksimum" ini berkontribusi pada penurunan produksi minyak Venezuela sebesar 77% antara tahun 2017 dan 2020.
Implikasi jangka panjang dari pendekatan baru AS ini masih belum jelas. Meskipun Trump menjanjikan harga energi yang lebih rendah bagi konsumen AS, para analis memperingatkan tentang ketidakstabilan politik yang berkelanjutan dan tantangan ekonomi dari proyek semacam itu. Beberapa pengamat, seperti Senator Chris Murphy, bahkan menyebut rencana ini "gila" dan menuduh pemerintahan Trump "mencuri minyak Venezuela dengan todongan senjata selamanya" untuk mengendalikan negara tersebut. Sekretaris Negara Marco Rubio telah menguraikan strategi tiga fase AS: stabilisasi, pemulihan, dan transisi, dengan AS mengelola hasil minyak untuk mencegah korupsi. Namun, para ahli melihat langkah ini sebagai potensi pergeseran dari sistem internasional berbasis aturan menuju dominasi "kekuatan adalah kebenaran."
Meskipun pemerintahan Trump berargumen bahwa investasi ini akan menguntungkan baik AS maupun rakyat Venezuela dengan mengurangi korupsi dan perdagangan narkoba, kekhawatiran tetap ada mengenai kemampuan perusahaan minyak untuk menavigasi lingkungan investasi yang kompleks dan tidak stabil, terutama mengingat riwayat nasionalisasi aset di masa lalu. Tantangan substansial menunggu dalam upaya merekonstruksi salah satu industri minyak paling penting di dunia di tengah lanskap politik yang masih bergejolak.
