Danantara, melalui kolaborasi dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, pada Kamis, 8 Januari 2026, telah menyerahkan 600 unit rumah hunian sementara (huntara) beserta fasilitas pendukung berupa klinik dan taman bermain kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Penyerahan ini menandai kesiapan hunian untuk dimanfaatkan oleh warga yang terdampak bencana, di tengah kondisi wilayah yang masih berjuang pulih dari dampak banjir bandang dan longsor yang melanda pada akhir November 2025.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi telah menyebabkan kerusakan masif di Aceh Tamiang, dengan sekitar 58.000 bangunan rusak dan hampir 90 persen wilayah terdampak, menjadikan kabupaten ini salah satu yang paling parah di Sumatera. Situasi ini mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk menggalakkan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan 600 unit huntara ini dimulai pada 24 Desember 2025 dan berhasil diselesaikan dalam waktu singkat, menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan penanganan pascabencana.
Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, menyatakan bahwa penyerahan huntara ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya untuk menghadirkan ruang bagi keluarga agar dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara layak dan aman. Hunian sementara ini dirancang memenuhi standar kelayakan darurat, dilengkapi akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan listrik gratis dan akses internet. Keberadaan klinik di dalam kompleks hunian bertujuan memastikan layanan kesehatan dasar tetap tersedia, sedangkan taman bermain disediakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis anak-anak di masa transisi.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Purn) Armia Pahmi, menerima secara simbolis penyerahan huntara ini dan selanjutnya akan bertanggung jawab atas mekanisme pengelolaan, termasuk penetapan penerima manfaat, distribusi, serta proses relokasi atau penempatan. Skema ini dianggap krusial untuk memastikan pemanfaatan hunian tepat sasaran dan tertib, mengingat pemulihan pascabencana tidak hanya memerlukan kecepatan, tetapi juga ketepatan dan keadilan.
Inisiatif Danantara, yang merupakan lembaga pengelola investasi negara di bawah koordinasi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit huntara dalam beberapa bulan ke depan di wilayah terdampak bencana Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, yang salah satu BUMN karyanya berkontribusi dalam pembangunan huntara ini, menegaskan bahwa dukungan perusahaan merupakan wujud tanggung jawab sosial dalam menghadirkan ruang aman bagi keluarga untuk bangkit pascabencana.
Meski demikian, pemulihan Aceh Tamiang masih menghadapi tantangan besar. Data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa relokasi warga menjadi pertimbangan penting, mengingat sebagian besar wilayah Aceh Tamiang merupakan dataran banjir yang rentan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, sebelumnya telah menyoroti opsi penggunaan lahan sawit milik swasta dengan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lokasi relokasi, serta memberikan bantuan biaya pembangunan dan dukungan ekonomi bagi warga yang memilih lokasi sendiri.
Upaya pemulihan juga melibatkan percepatan normalisasi sungai dan muara Tamiang yang mengalami pendangkalan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Kuala pada 4 Januari 2026, yang akan mengerahkan alat berat untuk pengerukan dan normalisasi sungai, dengan tujuan strategis mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di sepanjang bantaran sungai. Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan komprehensif dari pemerintah untuk tidak hanya menyediakan hunian darurat, tetapi juga membangun kembali infrastruktur vital dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak.
