Dua jembatan Bailey di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, telah selesai dipasang dan mulai beroperasi penuh pada akhir Desember 2025, memulihkan konektivitas vital pada ruas Jalan Lintas Tengah Kutacane-Blangkejeren yang sempat terputus akibat bencana. PT Hutama Karya (Persero) menyelesaikan pemasangan Jembatan Mengkudu di Desa Katimaju, Kecamatan Darul Hasanah, yang dapat dilintasi sejak Selasa, 23 Desember 2025, setelah 15 hari pengerjaan. Menyusul, Jembatan Penanggalan di Desa Lawe Penanggalan, Kecamatan Ketambe, dibuka pada Minggu, 28 Desember 2025, dengan durasi konstruksi selama enam hari. Kembalinya fungsi dua titik jalur tersebut secara signifikan diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik di masa tanggap darurat hingga transisi pemulihan pascabencana.
Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di Aceh Tenggara telah menjadi isu berulang yang krusial, terutama pada koridor Lintas Tengah yang merupakan akses utama bagi aktivitas harian warga dan penyaluran kebutuhan dasar. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, secara periodik memutus akses jalan nasional, termasuk di ruas yang menghubungkan Gayo Lues dan Aceh Tenggara menuju Kota Kutacane, di mana dua jembatan sebelumnya dilaporkan putus bersamaan dengan longsoran badan jalan. Kondisi ini bukan hanya menghambat pergerakan penduduk tetapi juga melumpuhkan roda perekonomian lokal. Jembatan Mengkudu, dengan panjang 36 meter, dan Jembatan Penanggalan, sepanjang 48 meter, keduanya memiliki lebar efektif 3,7 meter dan kapasitas beban maksimum 40 ton, dirancang untuk memastikan kelancaran angkutan logistik, termasuk truk.
Pemasangan jembatan Bailey merupakan solusi strategis yang dipilih pemerintah dan pelaksana proyek untuk mempercepat pemulihan konektivitas. Konstruksi baja modular ini memungkinkan sistem bongkar-pasang yang relatif cepat, menjadikannya pilihan utama dalam situasi darurat ketika jembatan permanen rusak atau ambruk. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menekankan bahwa pekerjaan ini ditujukan untuk memulihkan mobilitas masyarakat serta menjaga kelancaran arus logistik dan bantuan selama masa pemulihan pascabencana. Selain pembangunan jembatan, Hutama Karya juga melakukan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengalihan aliran sungai, serta pembersihan material banjir untuk mempercepat pemulihan infrastruktur.
Implikasi jangka panjang dari pemulihan akses ini melampaui sekadar mobilitas. Keberadaan jembatan darurat ini tidak hanya mempermudah pergerakan masyarakat, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi yang sempat melambat akibat keterbatasan sarana transportasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, kelancaran pendidikan, serta akses layanan kesehatan yang lebih baik. Namun, jembatan Bailey bersifat sementara dan memiliki usia pakai terbatas. Oleh karena itu, harapan ke depan adalah pembangunan jembatan permanen yang kokoh dan tahan lama, dengan desain yang adaptif terhadap bencana banjir dan erosi sungai, menjadi prioritas pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Tenggara.
Pemerintah pusat telah menjamin pembiayaan penuh untuk pembangunan jembatan Bailey dan operasional TNI di wilayah bencana, dengan alokasi Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 1,4 triliun di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tambahan Rp 1,5 triliun dari kas negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatera DPR RI, Selasa, 30 Desember 2025, menegaskan bahwa anggaran tersebut siap dimanfaatkan untuk operasi tanggap darurat dan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku industri diharapkan terus diperkuat untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) juga menyatakan bahwa industri baja nasional siap memproduksi 100 unit jembatan Bailey per bulan tanpa ketergantungan impor, memanfaatkan kapasitas produksi dan keahlian dalam negeri untuk mendukung kemandirian infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sendiri telah mengalokasikan anggaran DOKA sebesar Rp 27 miliar untuk tahun 2026 guna perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di pedesaan.