Puluhan proyek investasi di kawasan industri Indonesia menghadapi penundaan signifikan atau bahkan pembatalan akibat inkonsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan peruntukan lahan, sebuah permasalahan kronis yang terus menghambat aliran modal asing dan domestik ke sektor manufaktur strategis. Investor dan pengembang menyoroti tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian hukum sebagai penghalang utama, menekan daya saing Indonesia di tengah persaingan regional yang ketat. Permasalahan ini bukan sekadar kendala administratif, melainkan cerminan dari tantangan koordinasi lintas sektor yang mendalam, berpotensi menggerus kepercayaan investor pada iklim investasi nasional.
Sejak reformasi agraria dan desentralisasi, penataan ruang menjadi domain otonomi daerah yang kerap tidak selaras dengan kepentingan investasi dan pengembangan kawasan industri nasional. Kementerian Perindustrian mencatat, hingga tahun 2023, terdapat sekitar 145 kawasan industri yang telah dikembangkan di Indonesia, namun banyak di antaranya menghadapi tantangan dalam sinkronisasi perizinan dengan rencana tata ruang yang berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidaksesuaian ini seringkali muncul karena penetapan kawasan industri secara nasional tidak diikuti oleh perubahan RTRW di tingkat daerah, atau perubahan RTRW daerah yang tidak mempertimbangkan masterplan pengembangan industri. Akibatnya, lahan yang telah dibeli atau dialokasikan untuk pembangunan pabrik atau infrastruktur pendukung, ternyata tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang setempat, memaksa investor melalui proses revisi RTRW yang panjang, mahal, dan tidak pasti.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Sanny Iskandar, berulang kali menekankan bahwa masalah inkonsistensi tata ruang menjadi hambatan utama dalam pengembangan kawasan industri dan realisasi investasi. Dia menyebutkan bahwa beberapa proyek besar tertunda hingga dua tahun hanya karena menunggu penyesuaian RTRW. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya Peraturan Daerah (Perda) RTRW yang belum direvisi dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta aturan turunannya. Padahal, UUCK seharusnya menjadi instrumen untuk menyederhanakan dan mempercepat perizinan, termasuk dalam penataan ruang. Namun, implementasi di lapangan masih menyisakan celah interpretasi dan koordinasi.
Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan, realisasi investasi di sektor industri pengolahan terus meningkat, mencapai Rp177,6 triliun pada kuartal III 2023, naik 23,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, angka ini bisa jauh lebih tinggi jika hambatan non-finansial seperti masalah RTRW dapat diatasi secara efektif. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri mengakui bahwa masalah kesesuaian tata ruang menjadi salah satu isu krusial yang harus diselesaikan untuk menjaga momentum investasi. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat proses sinkronisasi RTRW agar tidak menghambat masuknya investasi, terutama pada sektor manufaktur yang padat karya dan berorientasi ekspor.
Implikasi jangka panjang dari masalah ini melampaui sekadar penundaan proyek. Ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang berbelit dapat mengikis kepercayaan investor, mendorong mereka mencari lokasi yang lebih stabil dan prediktif di negara lain. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ekonomi Indonesia, yang sangat bergantung pada sektor manufaktur sebagai penggerak utama, berisiko kehilangan daya saing global jika infrastruktur perizinan dan tata ruang tidak segera diperbaiki. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai alat operasionalisasi RTRW yang lebih rinci dan dapat memberikan kepastian peruntukan ruang. Namun, percepatan ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan sinkronisasi data yang akurat untuk menghindari masalah serupa di masa mendatang. Tanpa solusi komprehensif, ketegangan antara ambisi investasi nasional dan realitas tata ruang daerah akan terus menjadi ganjalan serius.
