Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan mencapai Rp1 triliun kini diarahkan untuk pembangunan 15.000 unit hunian dan fasilitas pendukung bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Inisiatif ini digulirkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), menyusul serangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025.
Realisasi penggunaan dana CSR BUMN telah mencapai sekitar Rp655 miliar hingga awal Januari 2026, yang telah dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan rumah hunian dan penyediaan fasilitas pendukung. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa pembangunan 15.000 unit hunian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan. Sebanyak 12.000 unit akan dibangun di Aceh, 2.000 unit di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), serta 500 unit di Sumatera Barat. Rosan menekankan bahwa keterlibatan BUMN melalui skema CSR ini memungkinkan pemerintah bergerak cepat dalam merespons kebutuhan pascabencana tanpa harus menunggu proses penganggaran negara yang relatif panjang.
Fasilitas pendukung yang disediakan meliputi sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan Wi-Fi, taman bermain anak, musala, dapur umum sebanyak 14 unit, serta toilet dan kamar mandi sebanyak 120 unit. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam minggu terakhir Desember 2025. Pembangunan hunian ini dilakukan di atas lahan milik PTPN yang telah dibersihkan, dengan melibatkan sejumlah BUMN Karya seperti Hutama Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, PP, Wijaya Karya, dan Adhi Karya yang bekerja intensif 24 jam. Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI turut mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan dan memastikan proses pembangunan berkelanjutan.
Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah menyebabkan ribuan rumah hancur, fasilitas publik lumpuh, dan ratusan ribu warga mengungsi. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa BUMN memiliki kewajiban moral untuk hadir dalam situasi bencana karena BUMN adalah milik rakyat. Keterlibatan BUMN tidak sekadar menjadi aktivitas sukarela, melainkan bagian dari tanggung jawab struktural sebagai instrumen publik.
Upaya pemulihan pascabencana di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan multidimensi, termasuk periode konstruksi, manajemen dan perencanaan yang kompleks, regulasi, masalah pertanahan, serta kesehatan dan keselamatan. Meskipun demikian, Rosan Roeslani menegaskan bahwa hunian sementara bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas dan keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam program ini. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran hingga Rp60 triliun untuk mendanai pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut, yang berasal dari efisiensi anggaran. Fokus pemulihan pascabencana tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan pemulihan sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
