Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) mengeluhkan pengaturan penyeberangan Merak-Bakauheni selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), menilai kebijakan pemerintah belum cukup fleksibel dan justru memindahkan kemacetan ke lokasi yang infrastrukturnya belum siap. Keluhan ini muncul di tengah klaim PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahwa arus Nataru berjalan aman dan terkendali, menunjukkan disparitas antara persepsi operator dan pelaku usaha logistik.
Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menyatakan kebijakan yang diterapkan selama Nataru 2025/2026 tidak mengatasi kemacetan secara fundamental, melainkan hanya memindahkannya ke titik lain. “Berdasarkan data dan fakta operasional di lapangan, yang terjadi saat ini bukan penyelesaian kemacetan, melainkan pemindahan kemacetan ke lokasi lain yang infrastrukturnya belum siap,” ujar Khoiri Soetomo pada Minggu (28/12/2025). Ia menegaskan bahwa logistik merupakan urat nadi perekonomian nasional yang seharusnya tidak dikorbankan demi menciptakan kesan kelancaran semu di satu titik tertentu. “Mengorbankan kendaraan logistik agar Pelabuhan Merak-Bakauheni terlihat lancar dan tanpa antrean bukanlah solusi. Itu adalah kelancaran semu yang justru menutup masalah sebenarnya,” tegasnya.
Akar permasalahan, menurut GAPASDAP, bukan terletak pada kurangnya jumlah kapal, melainkan keterbatasan infrastruktur pelabuhan, terutama jumlah dan kualitas dermaga. Meskipun terdapat sekitar 70 kapal Ro-Ro berukuran di atas 5.000 GT yang siap beroperasi di lintasan Merak-Bakauheni, keterbatasan dermaga menyebabkan hanya sekitar 28 kapal atau sekitar 30 persen yang dapat beroperasi setiap hari. Kondisi ini dinilai sangat tidak sehat bagi dunia usaha, mengingat kapal-kapal yang dipaksa tidak beroperasi tetap menanggung beban biaya operasional, termasuk bahan bakar, gaji kru, dan perawatan. Antrean panjang, waktu tunggu yang tidak pasti, serta perubahan kebijakan mendadak juga menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi para pengemudi truk, bahkan berdampak pada aspek kemanusiaan.
Di sisi lain, PT ASDP Indonesia Ferry dan Kemenhub mengklaim penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 di lintasan Bakauheni-Merak berlangsung aman, lancar, dan terkendali. Direktur Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Bunga Herlina Oktavianti, menyampaikan keberhasilan tersebut berkat sinergi seluruh pemangku kepentingan dan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menambahkan bahwa arus balik Nataru 2025/2026 terpantau lancar terkendali, dengan pergerakan kendaraan masih didominasi truk logistik dan angkutan bus.
Untuk mengantisipasi lonjakan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan sejumlah strategi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan selama Angkutan Nataru 2025/2026. Strategi tersebut meliputi pembagian pelabuhan berdasarkan golongan kendaraan, di mana Pelabuhan Merak melayani pejalan kaki, sepeda, serta kendaraan golongan IVa, IVb, Va, Vb, dan VIa, sementara kendaraan golongan II, III, dan VIb dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Kendaraan barang golongan VII, VIII, dan IX diarahkan ke BBJ Muara Pilu, dengan Pelabuhan Panjang dan BBJ Muara Pilu sebagai cadangan. Sistem tunda (delaying system) juga diterapkan dengan menyiapkan zona penyangga (buffer zone) di berbagai titik rest area jalan tol dan jalan arteri untuk mencegah penumpukan kendaraan di dalam pelabuhan. Pembelian tiket secara daring melalui Ferizy juga diwajibkan hingga H-60 sebelum keberangkatan, yang diklaim mengurangi antrean di pelabuhan. ASDP juga memberikan diskon tarif sebesar 15 persen untuk layanan eksekutif dan reguler rute Bakauheni–Merak–Bakauheni yang berlaku mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Secara kumulatif, ASDP mencatat total penumpang yang menyeberang di lintasan Bakauheni-Merak sejak 15 Desember 2025 (H-10) hingga 3 Januari 2026 (H+9) mencapai 647.898 orang dengan total 157.257 unit kendaraan. Untuk data nasional di 15 lintasan strategis, total penumpang mencapai 3.445.335 orang, meningkat 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan total kendaraan mencapai 850.426 unit, naik 6,7 persen. Pada 3 Januari 2026, terdapat 100 trip kapal beroperasi di lintasan Sumatera-Jawa, melayani 40.131 penumpang (naik 11,5 persen) dan 9.685 unit kendaraan (naik 10,5 persen). Meskipun demikian, jumlah truk logistik yang menyeberang pada hari tersebut sedikit menurun sebesar 2,1 persen dengan total 2.805 unit, sejalan dengan pengaturan prioritas angkutan penumpang.
Permasalahan penyeberangan Merak-Bakauheni ini merupakan isu klasik yang berulang setiap musim puncak liburan, seperti Nataru dan Lebaran. Masukan serta rekomendasi teknis dari pelaku usaha, termasuk GAPASDAP, telah berulang kali disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI, namun langkah nyata dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, terutama penambahan dermaga, masih minim. Situasi ini menghambat optimalisasi operasional kapal dan mengancam daya saing logistik nasional. Pengalihan kendaraan logistik ke pelabuhan sekunder seperti Ciwandan dan BBJ, yang infrastrukturnya dinilai belum memadai sebagai pengganti pelabuhan utama, hanya menjadi solusi sementara yang menggeser masalah.
Melihat implikasi jangka panjang terhadap perekonomian dan rantai pasok nasional, diperlukan solusi struktural yang lebih komprehensif. GAPASDAP mengusulkan agar pembangunan dan penguatan dermaga lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan pemecah gelombang (breakwater) dan kolam pelabuhan untuk menjaga operasional saat cuaca buruk. Selain itu, wacana penggunaan kapal berkapasitas lebih besar, sebagaimana pernah disarankan oleh mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dapat meningkatkan efisiensi. Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, juga menyarankan penggunaan kapal-kapal besar dan melihat Jembatan Selat Sunda sebagai solusi jangka panjang yang ambisius. Kementerian Perhubungan sendiri menyatakan akan terus mengevaluasi Nataru 2025/2026 dan berencana menambah armada serta titik keberangkatan, khususnya di sektor penyeberangan, sebagai bagian dari kesiapan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat di masa mendatang. Upaya berkelanjutan untuk memperkuat infrastruktur dan koordinasi lintas sektor krusial guna memastikan kelancaran konektivitas antara Pulau Jawa dan Sumatera, tidak hanya pada musim puncak, tetapi sepanjang tahun.
