Tiongkok memberlakukan larangan ekspor seketika terhadap barang-barang dwi-fungsi ke Jepang, yang mencakup beberapa elemen tanah jarang dan komponen teknologi tinggi, mulai 6 Januari 2026. Keputusan ini merupakan respons langsung terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan pada November 2025, yang Beijing nilai sebagai campur tangan berat dalam urusan internalnya. Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan langkah ini bertujuan melindungi keamanan nasional dan memenuhi kewajiban non-proliferasi, dengan melarang ekspor barang dwi-fungsi kepada pengguna militer Jepang atau untuk tujuan yang dapat meningkatkan kemampuan militer Jepang.
Larangan tersebut berlaku untuk barang-barang yang memiliki aplikasi sipil dan militer, yang menurut kerangka kerja kontrol ekspor Tiongkok mencakup sekitar 1.100 item, termasuk beberapa elemen tanah jarang menengah dan berat seperti samarium, gadolinium, terbium, disprosium, dan yttrium yang krusial bagi industri pertahanan dan teknologi tinggi. Ini bukan kali pertama Beijing menggunakan ekspor mineral sebagai alat geopolitik; pada tahun 2010, Tiongkok secara tidak resmi menahan ekspor tanah jarang ke Jepang di tengah sengketa Kepulauan Senkaku (Diaoyu Dao), menyebabkan kepanikan industri di Jepang.
Selain larangan terbaru, Tiongkok telah lebih dahulu memperketat kontrol ekspor pada mineral penting lainnya. Sejak 1 Desember 2023, Beijing memberlakukan persyaratan izin ekspor untuk sembilan jenis produk grafit, material penting untuk baterai kendaraan listrik (EV) di mana Tiongkok menguasai sekitar 67% pasokan global dan lebih dari 90% pemurnian. Ekspor grafit Tiongkok ke Jepang, yang bergantung 90% pada pasokan Tiongkok, dilaporkan anjlok lebih dari 40% pada Desember 2023 dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian pula, Tiongkok menerapkan kontrol ekspor terhadap galium dan germanium, logam esensial untuk semikonduktor canggih, sejak 1 Agustus 2023. Pembatasan ini dianggap sebagai balasan terhadap upaya yang dipimpin Amerika Serikat, didukung Jepang, untuk membatasi akses Tiongkok ke peralatan pembuatan chip canggih. Ekspor galium ke Jepang pada tahun 2024 turun hampir tiga perempat, sementara pengiriman germanium berkurang sekitar sepertiga.
Dampak larangan dan pembatasan ini terhadap ekonomi Jepang diperkirakan signifikan. Nomura Research Institute memperkirakan bahwa jika pembatasan ekspor tanah jarang oleh Tiongkok ke Jepang berlanjut selama tiga bulan, kerugiannya bisa mencapai sekitar 660 miliar yen (sekitar 4,2 miliar dolar AS), mengurangi produk domestik bruto (PDB) riil tahunan sebesar 0,11%. Jika pembatasan berlanjut selama satu tahun, kerugian bisa mencapai sekitar 2,6 triliun yen, menyebabkan penurunan PDB riil sebesar 0,43%. Sebuah laporan lain mengindikasikan bahwa jika pasokan tanah jarang dan mineral penting lainnya dari Tiongkok terputus sepenuhnya selama setahun, PDB riil Jepang bisa turun 1,3% hingga 3,2%, dengan sektor seperti mesin transportasi (termasuk otomotif) mengalami kontraksi hingga 17,6%. Industri Jepang, terutama produsen magnet untuk motor EV, semikonduktor, dan sistem pertahanan, sangat rentan karena hampir 100% pasokan elemen tanah jarang berat seperti disprosium dan terbium berasal dari Tiongkok.
Menanggapi kerentanan ini, Jepang telah lama berupaya mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok. Sejak insiden 2010, Jepang telah mendiversifikasi sumber pasokan, berinvestasi dalam teknologi pengurangan penggunaan tanah jarang, daur ulang, dan mencari material alternatif. Ketergantungan Jepang pada tanah jarang Tiongkok turun dari 90% pada tahun 2010 menjadi 60% saat ini, dan konsumsi tanah jarang telah berkurang separuhnya. Pada Oktober 2025, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian strategis untuk memperkuat rantai pasokan mineral penting dan tanah jarang, berkomitmen untuk mengidentifikasi proyek bersama dan memobilisasi investasi guna mengurangi ketergantungan pada satu negara. Jepang juga menjajaki potensi penambangan tanah jarang di dasar laut dekat pulau paling timurnya, Minamitorishima, dengan target eksploitasi penuh pada tahun 2028. Proyek ini didanai sekitar 40 miliar yen (sekitar 256 juta dolar AS) sejak 2018.
Secara geopolitik, langkah Tiongkok ini dilihat sebagai bagian dari strategi "divide-and-conquer" untuk menciptakan keretakan dalam kerja sama trilateral Korea Selatan-AS-Jepang, terutama di tengah kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung ke Tiongkok. Para analis mencatat bahwa kontrol ekspor dwi-fungsi Tiongkok saat ini berbeda dari insiden 2010 dalam mekanisme implementasinya, lebih berfokus pada pesan diplomatik dan menciptakan ketidakpastian daripada gangguan pasokan langsung yang drastis, meskipun dampaknya tetap berpotensi besar terhadap rantai pasokan pertahanan dan teknologi tinggi Jepang. Namun, pejabat Jepang, seperti Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Ryosei Akazawa, menyatakan belum ada perubahan khusus dalam kontrol ekspor tanah jarang Tiongkok per Desember 2025, yang bisa menunjukkan adanya ambiguitas dalam implementasi atau bahwa larangan ini lebih bersifat sasaran militer. Meskipun demikian, tekanan ini diharapkan akan semakin mempercepat upaya Jepang untuk mendiversifikasi dan mengamankan pasokan mineral kritis secara mandiri.
