Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bekerja sama dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP), terus mempercepat penanganan tanggap darurat pada ruas jalan nasional Bireuen-Takengon, Aceh, menyusul serangkaian bencana hidrometeorologi parah yang melanda wilayah tersebut sejak awal Desember 2025. Upaya ini difokuskan untuk memulihkan akses vital yang sempat terputus total akibat longsor, jalan amblas, dan kerusakan jembatan di berbagai titik, memastikan konektivitas dan distribusi logistik kembali lancar bagi masyarakat Dataran Tinggi Gayo yang terisolasi.
Jalur Bireuen-Takengon adalah arteri utama yang menghubungkan wilayah pesisir Aceh dengan dataran tinggi, menjadi tulang punggung mobilitas warga serta distribusi bahan bakar minyak (BBM), sembako, dan kebutuhan pokok lainnya ke Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI pada 30 Desember 2025, menegaskan urgensi pemulihan jalur ini, menyebutnya sebagai "satu-satunya akses" bagi kelangsungan hidup dua kabupaten tersebut. Bencana yang dipicu curah hujan tinggi secara beruntun ini mengakibatkan kerusakan masif, termasuk jembatan di Kilometer 45 di Enang-enang, Bener Meriah yang putus total, serta lebih dari 17 titik longsor dan 18 titik jalan amblas antara Jembatan Teupin Mane hingga Jembatan Inang-inang. Kerusakan kritis lainnya terjadi di Kilometer 23, di mana jalan amblas hampir 50 meter dengan jurang dalam di sisinya. Kondisi ini sempat menyebabkan terputusnya aliran listrik dan jaringan telekomunikasi selama lebih dari 20 hari di beberapa wilayah terdampak, termasuk enam kecamatan di Aceh Tengah seperti Linge dan Rusip Antara yang masih terisolasi sebagian per akhir Desember 2025.
Respons cepat oleh Kementerian PUPR bersama PTPP melibatkan pengerahan tim lapangan dan puluhan alat berat, termasuk 38 unit ekskavator, untuk membersihkan material longsor, menangani jalan amblas, serta memasang jembatan sementara. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyatakan bahwa sebagian besar titik terdampak di ruas Bireuen-Takengon telah kembali berfungsi per 27 Desember 2025, termasuk sejumlah jembatan dan badan jalan yang sebelumnya terputus. Ia menambahkan bahwa pekerjaan dilakukan secara bertahap, bahkan hingga malam hari, untuk mempercepat pemulihan tanpa mengabaikan keselamatan kerja. Azis, Kepala Satker PJN Aceh Wilayah III, mengonfirmasi bahwa tiga titik utama di jalur Bireuen-Takengon—yaitu Kilometer 60 Kecamatan Pintu Rime Gayo, Jembatan Tenge Besi, dan Jembatan Umah Besi—sudah selesai diperbaiki dan dapat dilalui kendaraan per 24 Desember 2025.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kemajuan signifikan dalam pemulihan infrastruktur transportasi di Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, pada 1 Januari 2026, menegaskan bahwa seluruh akses jalan dan jembatan nasional di Aceh yang terdampak bencana telah pulih secara fungsional sesuai target pemerintah pada 30 Desember 2025. Dari 16 jembatan yang rusak dan terputus, 12 di antaranya telah selesai diperbaiki, sementara empat lainnya masih menggunakan jalur alternatif yang fungsional dan aman. Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan enam jembatan darurat (Bailey), dengan lima di antaranya berlokasi di Bireuen dan satu di Bener Meriah, sebagai akses vital sementara. Namun, perbaikan Jembatan Jamur Ujung di Wih Pesam masih ditargetkan fungsional pada pertengahan Januari 2026, tepatnya 15 Januari 2026. Untuk titik-titik yang masih dalam proses penanganan, pengaturan lalu lintas dan pengalihan ke jalur alternatif terus diupayakan untuk menjaga mobilitas masyarakat.
Meskipun progres pemulihan menunjukkan hasil positif, tantangan jangka panjang tetap membayangi. Wakil Bupati Muchsin Hasan mengungkapkan bahwa 4.426 rumah rusak, dengan 2.379 di antaranya hilang, dan beberapa desa memerlukan relokasi permanen karena kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk dibangun kembali. Kepala Satgas Pelaksanaan Bencana Alam Kementerian PUPR bidang Bina Marga, Dr. Ir. Hedy Rahadian MSc, yang meninjau langsung penanganan ruas jalan dari Bireuen hingga Kutacane pada 2 Januari 2026, menekankan pentingnya perbaikan dan penanganan permanen yang memenuhi standar jalan nasional, termasuk sistem drainase dan kelandaian, untuk memastikan infrastruktur lebih tangguh menghadapi potensi risiko bencana di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta seperti PTPP, menjadi krusial dalam tidak hanya memulihkan akses, tetapi juga membangun resiliensi infrastruktur di wilayah yang secara geografis rentan terhadap bencana hidrometeorologi.
