Pernyataan calon presiden Prabowo Subianto pada akhir 2023 yang menegaskan Pertamina sebagai "juara nasional" seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara, telah memicu kembali perdebatan mengenai peran dan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi di tengah tantangan transisi energi global dan kebutuhan anggaran domestik yang terus meningkat. Prabowo, dalam pidatonya, menyoroti bahwa keuntungan Pertamina mesti secara signifikan kembali ke kas negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan semata-mata diinvestasikan kembali atau dialokasikan untuk kepentingan lain tanpa pengawasan yang memadai.
Latar belakang pernyataan tersebut muncul di tengah kinerja keuangan Pertamina yang menunjukkan peningkatan profitabilitas dalam beberapa tahun terakhir, meskipun diwarnai fluktuasi harga komoditas global. Pada tahun 2022, PT Pertamina (Persero) membukukan laba bersih sebesar 38,5 triliun rupiah, melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut, dengan Pertamina melaporkan laba bersih konsolidasi sebesar 4,44 miliar dolar AS atau sekitar 69 triliun rupiah untuk sembilan bulan pertama tahun 2023, meningkat 25% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh efisiensi operasional dan optimalisasi harga jual produk di tengah kenaikan harga minyak mentah global.
Namun, kontribusi Pertamina kepada negara, khususnya dalam bentuk dividen, seringkali menjadi sorotan. Pemerintah, sebagai pemegang saham tunggal, secara historis telah menyeimbangkan antara kebutuhan Pertamina untuk investasi dan ekspansi dengan harapan dividen yang substansial. Sejak 2020 hingga pertengahan 2023, Pertamina telah menyetor dividen kepada pemerintah sejumlah 74,96 triliun rupiah, di samping kontribusi pajak dan non-pajak lainnya seperti royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Angka ini, meski besar, kerap dibandingkan dengan total laba yang diperoleh, memunculkan pertanyaan mengenai porsi yang ideal untuk dividen vs. investasi.
Analisis mendalam terhadap pernyataan Prabowo menunjukkan adanya penekanan pada optimalisasi nilai ekonomi dari aset-aset negara. Pertamina, sebagai entitas yang menguasai mayoritas rantai pasok energi di Indonesia, memiliki mandat ganda: menjaga ketahanan energi nasional dan menjadi pendorong ekonomi. Tantangan yang dihadapi Pertamina sangat kompleks, meliputi tekanan untuk beralih ke energi baru terbarukan, menjaga subsidi energi agar tidak membebani APBN, serta melakukan eksplorasi dan produksi di wilayah yang semakin menantang. Komitmen investasi Pertamina untuk transisi energi, misalnya, ditargetkan mencapai 14,7 miliar dolar AS hingga tahun 2028, sebagai bagian dari upaya mencapai target nol emisi bersih pada tahun 2060.
Implikasi jangka panjang dari dorongan untuk meningkatkan kontribusi Pertamina kepada negara dapat bervariasi. Di satu sisi, peningkatan dividen akan memberikan lebih banyak ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan. Di sisi lain, tekanan untuk menyetor laba yang lebih besar dapat membatasi kapasitas investasi Pertamina dalam proyek-proyek strategis, termasuk eksplorasi hulu, pengembangan infrastruktur kilang, dan inisiatif energi hijau. Pembatasan investasi ini berpotensi menghambat kemampuan Pertamina untuk bersaing secara regional dan global, serta beradaptasi dengan lanskap energi yang berubah cepat. Kebijakan dividen yang agresif juga dapat mempengaruhi peringkat kredit perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan pembiayaan eksternal dengan syarat yang menguntungkan. Oleh karena itu, keseimbangan yang cermat antara tuntutan finansial pemerintah dan kebutuhan investasi Pertamina merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan peran "juara nasional" ini dalam jangka panjang.
