Presiden Prabowo Subianto menggelar retret kabinet di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Januari 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan ini, yang dimulai sekitar pukul 11.20 WIB dengan makan siang bersama, merupakan retret kabinet kedua yang diselenggarakan di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Retret ini dijadwalkan berlangsung hingga malam hari.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa agenda retret akan mencakup pembahasan program-program pemerintah dan arahan dari Presiden Prabowo. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa retret ini juga berfungsi sebagai evaluasi berbagai program kementerian, dan ia telah mempersiapkan data-data terkait ekonomi, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para peserta diwajibkan mengenakan pakaian berwarna cokelat muda atau khaki, serupa dengan retret sebelumnya.
Retret ini bukan pertemuan pertama antara Prabowo dengan para menteri ekonomi kunci di Hambalang. Pada 18 September 2025, Presiden Prabowo juga menggelar rapat terbatas di lokasi yang sama dengan Airlangga Hartarto, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk membahas sektor pertanian dan infrastruktur. Sehari sebelumnya, pada 17 September 2025, Purbaya juga dipanggil ke Hambalang dan menerima instruksi dari Presiden Prabowo untuk mengakselerasi program-program prioritas pemerintah di sektor ekonomi.
Dalam konteks yang lebih luas, pada 5 Januari 2026, sehari sebelum retret ini, Prabowo juga memanggil Airlangga, Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Rosan Roeslani ke Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut membahas kondisi ekonomi makro dan perkembangan finalisasi perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS), yang akan disahkan pada akhir Januari 2026. Airlangga menyatakan bahwa tim negosiasi akan berangkat ke AS pada 12-19 Januari 2026 untuk pembahasan akhir perjanjian.
Signifikansi retret di Hambalang terletak pada upaya konsolidasi dan penajaman arah kebijakan ekonomi di awal tahun 2026. Hambalang, yang merupakan kediaman pribadi Presiden Prabowo, menjadi lokasi pilihan untuk pertemuan strategis yang bersifat mendalam dan tertutup. Ini menunjukkan pendekatan Presiden dalam memastikan jajaran kabinet memiliki pemahaman yang solid dan terkoordinasi mengenai prioritas ekonomi. Pertemuan serupa pada 1 Agustus 2025 juga membahas strategi ekonomi nasional di tengah gejolak global, dengan penekanan pada penyederhanaan regulasi untuk percepatan ekonomi inklusif.
Visi ekonomi Prabowo Subianto, yang seringkali merujuk pada "Ekonomi Pancasila" dan "ekonomi kerakyatan," menekankan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan, koperasi, UMKM, serta industri kecil dan menengah. Purbaya Yudhi Sadewa, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, dikenal sebagai ekonom yang mendorong kebijakan fiskal transparan dan efisien, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius, bahkan mendekati 7-8 persen. Penekanannya pada stimulus pertumbuhan melalui intervensi likuiditas dan peningkatan peran swasta menjadi sorotan dalam "Efek Purbaya" yang diamati pasar.
Implikasi dari retret ini terhadap dunia bisnis sangat substansial. Dengan kehadiran menteri-menteri ekonomi utama, termasuk Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, diskusi diharapkan berpusat pada upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, menarik investasi, serta mengakselerasi program-program strategis. Proyek-proyek hilirisasi senilai sekitar USD 6 miliar atau Rp100 triliun, yang dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Rosan Roeslani pada 4 Januari 2026, menjadi indikasi konkret fokus pemerintah pada peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan yang dihasilkan dari retret ini akan membentuk lanskap ekonomi Indonesia untuk tahun 2026, mempengaruhi sektor swasta, investasi, dan arah pembangunan nasional.
