Setelah dilantik dan menunaikan kunjungan perdananya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menginstruksikan peninjauan ulang terhadap sejumlah aspek desain dan fungsionalitas kota masa depan tersebut. Peninjauan ini mencakup evaluasi tata ruang, infrastruktur kunci, serta konsep smart city yang selama ini menjadi pilar utama pembangunan IKN. Koreksi ini berpotensi menandai adaptasi signifikan dalam arah pengembangan IKN, yang sejak awal digagas sebagai simbol transformasi dan pemerataan pembangunan Indonesia.
Kunjungan tersebut, yang disambut dengan serangkaian rapat koordinasi intensif dengan Otorita IKN dan jajaran menteri terkait, menyoroti urgensi penyesuaian untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas proyek jangka panjang. Presiden Prabowo secara khusus menekankan perlunya solusi yang lebih pragmatis dan terintegrasi, terutama dalam menghadapi tantangan ekologis dan sosial yang melekat pada pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Pernyataan ini sejalan dengan beberapa pandangan kritis yang sebelumnya pernah ia sampaikan terkait perencanaan megaprojek, menekankan pentingnya efisiensi dan relevansi dengan kebutuhan riil masyarakat.
Latar belakang koreksi ini tidak terlepas dari sejumlah evaluasi yang berkembang di kalangan ahli tata kota dan lingkungan. Beberapa kritik terhadap desain awal IKN telah mencuat, seperti potensi beban lingkungan akibat deforestasi, kapasitas infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya teruji, serta pertanyaan mengenai daya tarik IKN bagi investasi swasta dan migrasi penduduk tanpa insentif yang kuat. Ekonom senior dan pengamat infrastruktur, Dr. Bagas Pamungkas, pernah menyoroti bahwa "visi ambisius harus ditopang oleh perhitungan teknis dan finansial yang kokoh, bukan sekadar idealisme. Perubahan desain adalah keniscayaan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan." Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi investasi non-APBN untuk beberapa sektor di IKN masih di bawah target yang diproyeksikan, mengindikasikan perlunya strategi yang lebih menarik.
Salah satu fokus utama koreksi adalah pada desain permukiman dan fasilitas publik agar lebih adaptif terhadap iklim tropis dan kearifan lokal. Sebelumnya, beberapa desain bangunan dan lansekap dianggap kurang memaksimalkan sirkulasi udara alami dan penggunaan material lokal, yang berpotensi meningkatkan biaya operasional dan jejak karbon. Presiden Prabowo dikabarkan menginstruksikan Otorita IKN untuk melibatkan lebih banyak arsitek dan insinyur lokal yang memahami karakteristik geografis dan budaya Kalimantan dalam proses perbaikan desain. "Kita harus memastikan bahwa IKN bukan hanya modern, tetapi juga berakar kuat pada identitas dan keberlanjutan lingkungan Indonesia," ujar seorang pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tidak ingin disebut namanya, merujuk pada arahan Presiden.
Implikasi jangka panjang dari koreksi desain dan fungsionalitas ini dapat mencakup penundaan beberapa tahapan pembangunan, meskipun Otorita IKN meyakini bahwa perubahan tersebut akan dilakukan secara paralel tanpa mengganggu target peresmian pusat pemerintahan. Pemerintah juga diharapkan akan merealokasi sejumlah anggaran untuk menyesuaikan dengan revisi desain. Pada akhir tahun 2025, alokasi APBN untuk IKN telah mencapai angka triliunan rupiah, dengan fokus pada infrastruktur dasar seperti jalan tol, pasokan air bersih, dan listrik. Perubahan desain dapat memengaruhi kebutuhan anggaran dan jadwal proyek-proyek tersebut. Langkah Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen untuk membangun IKN dengan fondasi yang lebih kokoh dan relevan, meskipun mungkin memerlukan penyesuaian ekspektasi awal dan strategi implementasi yang lebih fleksibel. Penekanan pada pragmatisme dan efisiensi ini diproyeksikan akan membentuk arah baru pembangunan IKN menuju visi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.