Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat lelang 75 blok minyak dan gas bumi (migas) guna mengejar target produksi nasional. Instruksi ini disampaikan Prabowo dalam Retret Kabinet Awal Tahun di Hambalang, Jawa Barat, dengan fokus pada peningkatan cadangan dan produksi migas domestik.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan penurunan produksi migas dan mencapai swasembada energi, sebuah pilar utama dalam visi Asta Cita Prabowo Subianto. Sepanjang 2024, realisasi lifting minyak Indonesia hanya mencapai 576 ribu barel per hari (bph), dengan proyeksi akhir tahun 595 ribu bph. Angka ini masih jauh di bawah target APBN 2025 sebesar 600 ribu bph untuk minyak dan 1,005 juta barel setara minyak per hari untuk gas alam. Bahkan, target lifting minyak bumi tahun 2026 telah ditetapkan minimal 610.000 bph.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto telah mengakui bahwa tantangan utama industri hulu migas adalah penurunan produksi yang terus berlangsung, mengingat sekitar 70% sumur minyak di Indonesia sudah tua dan penemuan sumur baru minim. Untuk itu, SKK Migas telah mengidentifikasi 75 blok migas yang akan dilelang secara bertahap hingga tahun 2027. Dari jumlah tersebut, 60 blok di antaranya adalah wilayah kerja migas baru yang akan ditender dalam dua hingga tiga tahun ke depan, termasuk potensi di Selat Makassar dan Geng North.
Sejarah lelang blok migas di Indonesia menunjukkan tantangan signifikan dalam menarik investor. Pada tahun-tahun sebelumnya, lelang blok migas seringkali kurang diminati. Misalnya, pada 2014, dari 21 blok yang dilelang, hanya 11 yang laku, dan pada 2015, tidak ada pemenang untuk delapan blok konvensional yang ditawarkan. Salah satu penyebab utama adalah kurang menariknya iklim investasi hulu migas di Indonesia, yang dipengaruhi oleh tumpang tindih perizinan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, serta perpajakan migas yang kurang kondusif. Bahkan, riset Fraser Institute pada 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara dalam Indeks Daya Tarik Investasi, jauh menurun dari posisi 27 pada 2019.
Menteri Bahlil sendiri sebelumnya telah mengundang mitra strategis, termasuk dari Rusia, untuk terlibat dalam eksplorasi lapangan migas baru dan penemuan cadangan gas di lepas pantai. Ia juga telah meminta restu Prabowo untuk mengevaluasi dan memutus kontrak blok migas yang mangkrak dan tidak dioperasikan, dengan potensi tambahan produksi hingga 5.000 sampai 7.000 barel per hari di sekitar Laut Natuna. Langkah ini sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan.
Para pakar industri migas menilai lelang 75 blok migas secara serentak belum tentu menjamin percepatan pencapaian target lifting 1 juta bph pada 2029. Founder ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto memprediksi proses eksplorasi dan pengembangan blok migas baru hingga menghasilkan minyak akan memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Kualitas data, insentif fiskal, dan kepastian regulasi menjadi faktor penentu minat investasi. SKK Migas dan pemerintah telah berupaya meningkatkan daya tarik investasi dengan menyempurnakan ketentuan kontrak dan fiskal, termasuk bagi hasil hingga 50% untuk kontraktor, 100% Indonesian Crude Price (ICP) untuk Domestic Market Obligation (DMO), dan fleksibilitas skema cost recovery atau gross split. Penemuan cadangan migas baru sebesar 106 juta barel ekuivalen minyak (MMBOE) di Blok Mahakam oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada Januari 2026 menunjukkan potensi eksplorasi di wilayah yang sudah matang masih ada.
Upaya pemerintah melalui percepatan lelang blok migas ini akan sangat bergantung pada kemampuan menarik investasi swasta sepenuhnya, tanpa membebani APBN. Kebijakan pengembalian pendapatan dari hulu migas untuk eksplorasi, yang diusulkan masuk dalam revisi Undang-Undang Migas, dapat menjadi solusi pendanaan di tengah keengganan perbankan memberikan pinjaman untuk eksplorasi berisiko tinggi.
