Calon Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, menguraikan rencana ambisius pembangunan 1.500 kapal penangkap ikan baru sebagai bagian dari upaya modernisasi armada perikanan nasional dan penguatan ketahanan pangan Indonesia saat bertemu Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di London pada September 2024. Pertemuan tersebut, yang juga berfokus pada penguatan kerja sama pertahanan dan investasi, menjadi platform bagi Prabowo untuk menyampaikan visi Indonesia terkait pengembangan sektor maritim strategis, di mana sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi pesisir.
Latar belakang inisiatif ini berakar pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas armada perikanan Indonesia, yang sebagian besar masih didominasi oleh kapal-kapal kecil dan tradisional. Data menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, rata-rata ukuran kapal penangkap ikan nasional masih relatif kecil, membatasi jangkauan operasi dan kemampuan penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas. Rencana pembangunan 1.500 kapal, yang mencakup berbagai ukuran dan teknologi, diharapkan mampu mendorong produktivitas dan memastikan keberlanjutan pasokan ikan untuk kebutuhan domestik serta ekspor. Investasi ini juga dipandang krusial dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) dengan menyediakan kapal-kapal yang lebih modern dan dilengkapi teknologi pengawasan.
Implikasi jangka panjang dari program pembangunan armada perikanan ini melampaui peningkatan tangkapan ikan. Program ini diperkirakan akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor galangan kapal, manufaktur komponen maritim, dan industri perikanan hulu-hilir. Pembangunan kapal-kapal baru juga berpotensi mendorong transfer teknologi dan keahlian di bidang desain kapal, permesinan, dan sistem navigasi canggih, terutama jika melibatkan kemitraan internasional. Inggris, dengan sejarah panjangnya di industri maritim dan teknologi kelautan, dapat menjadi mitra strategis dalam aspek-aspek tersebut, mulai dari desain hingga sistem propulsi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya, kedua negara telah menekankan komitmen untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan investasi.
Namun, skala program ini juga menghadirkan tantangan signifikan. Pembiayaan untuk 1.500 kapal akan membutuhkan komitmen anggaran yang besar dari pemerintah dan partisipasi aktif dari sektor swasta, baik domestik maupun asing. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia terampil untuk mengoperasikan dan memelihara armada modern ini, serta infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan dan fasilitas pendingin, perlu ditingkatkan secara paralel. Analis industri mencatat bahwa implementasi yang efektif akan bergantung pada koordinasi antar lembaga pemerintah, transparansi dalam proses pengadaan, dan komitmen terhadap standar keberlanjutan lingkungan. Upaya modernisasi ini merupakan langkah fundamental bagi Indonesia untuk mengamankan posisinya sebagai negara maritim dan memastikan kemandirian pangan di masa depan.
