PT PLN (Persero) telah berhasil mengembalikan pasokan listrik ke 6.432 desa di Provinsi Aceh, merepresentasikan sekitar 98,9 persen dari total desa pascabencana banjir bandang dan tanah longsor masif yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Proses pemulihan yang digencarkan ini masih menyisakan 68 desa yang belum teraliri listrik, terutama di kawasan dengan tantangan geografis ekstrem.
Bencana alam pada November dan Desember 2025 menyebabkan kerusakan infrastruktur kelistrikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Aceh, termasuk robohnya 12 menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada jalur transmisi krusial Bireuen-Arun dan Langsa-Pangkalan Brandan. Insiden ini tidak hanya memicu pemadaman listrik total di banyak daerah, tetapi juga mengisolasi sistem kelistrikan Aceh dari sistem kelistrikan utama Sumatera. Skala kerusakan ini tercatat jauh lebih parah dibandingkan dampak tsunami Aceh pada tahun 2004, dengan 442 titik kerusakan kelistrikan berbanding delapan titik sebelumnya.
Dalam tanggap darurat, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa upaya pemulihan telah difokuskan pada penormalan jaringan distribusi hingga ke desa-desa setelah sistem kelistrikan besar Aceh berhasil dipulihkan. PLN mengerahkan sekitar 500 personel gabungan dari berbagai unit di seluruh Indonesia dan mengimplementasikan langkah-langkah luar biasa, termasuk pengangkutan material perbaikan tower seberat 35 ton menggunakan helikopter akibat putusnya akses jalan darat. Upaya kolaboratif ini melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif.
Meskipun demikian, pemulihan di 68 desa yang tersisa menghadapi hambatan signifikan. Desa-desa tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Aceh Utara, Aceh Barat, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa lokasi desa-desa ini berada di wilayah dengan tantangan geografis terberat, di mana akses jalan terputus, rusak parah, bahkan hilang akibat banjir dan longsor, memperlambat proses pemulihan. Kendala teknis dalam sinkronisasi sistem juga sempat menghambat progres, bahkan memicu permohonan maaf dari Darmawan Prasodjo atas informasi yang kurang akurat mengenai status pemulihan awal Desember 2025.
Sebagai solusi sementara untuk masyarakat di desa-desa yang masih terisolasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendistribusikan 1.000 unit generator set (genset) kepada 224 desa, melayani sekitar 35.000 rumah tangga. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan listrik dasar tetap terpenuhi selagi jaringan distribusi tegangan rendah masih dalam proses perbaikan atau pembangunan ulang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti bahwa kerusakan infrastruktur yang luas membutuhkan langkah terukur, dan kondisi lapangan jauh lebih berat dari estimasi awal.
Sebelum bencana, Aceh telah mencapai rasio elektrifikasi desa 100 persen pada Januari 2020, menjadikannya provinsi pertama di Sumatera yang mencapai target tersebut. Bencana akhir 2025 ini secara signifikan memundurkan capaian tersebut, menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur kelistrikan yang lebih tangguh dan tahan bencana di masa depan. Pemulihan bukan hanya tentang mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga membangun sistem yang lebih adaptif terhadap ancaman iklim dan geografis yang terus-menerus. Kolaborasi lintas sektor dan penggunaan teknologi, seperti pengiriman material via udara, menjadi preseden penting dalam manajemen krisis energi skala besar di wilayah terpencil. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik, yang merupakan fondasi krusial bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh Aceh.
