Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini menyita sekitar 70.000 ton batu bara ilegal, atau yang sering disebut "emas hitam," yang tersebar di lima lokasi strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tindakan tegas ini merupakan hasil operasi gabungan yang berlangsung antara 28 hingga 30 Desember 2025, menargetkan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang merugikan negara dan mengganggu masyarakat. Bahan galian yang diamankan berlokasi di beberapa pelabuhan khusus (jetty) dan area penambangan di Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Sebulu, wilayah yang dikenal kaya akan cadangan batu bara.
Penyitaan skala besar ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik penambangan ilegal yang telah lama menjadi tantangan kompleks di sektor energi Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae, menegaskan bahwa seluruh tumpukan batu bara yang disita kini menjadi aset negara dan telah dipasangi garis pengaman serta segel resmi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM. Material ini akan melewati proses penghitungan volume dan penilaian kualitas oleh surveyor serta instansi berwenang sebelum dilelang, dengan hasilnya akan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.
Maraknya kegiatan penambangan tanpa izin seperti ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial signifikan bagi negara melalui hilangnya potensi pendapatan dari royalti dan pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan konflik sosial di masyarakat. Operasi penertiban ini merupakan tindak lanjut atas laporan dan pengaduan masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan timbunan batu bara ilegal. Hal ini menyoroti peran penting partisipasi publik dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.
Dalam konteks yang lebih luas, penyitaan 70.000 ton batu bara ilegal ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional. Kerja sama lintas instansi yang melibatkan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menunjukkan sinergi aparat dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam. Pemerintah tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mengirimkan sinyal kuat kepada para pelaku ilegal bahwa praktik semacam ini tidak akan ditoleransi dan akan terus ditindak demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan dalam mengamankan aset negara ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum di salah satu sektor ekonomi paling vital di Indonesia.
