Pemerintah Indonesia secara agresif meningkatkan intervensi untuk menuntaskan konflik agraria yang membelit ribuan kepala keluarga transmigran di beberapa wilayah Jambi, sebuah langkah krusial yang menyoroti kompleksitas kepemilikan lahan dan janji kesejahteraan dalam program migrasi internal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membentuk tim khusus dan mengintensifkan pengukuran ulang batas-batas tanah, menyusul desakan dari berbagai pihak untuk kepastian hukum atas tanah yang telah dihuni puluhan tahun oleh para transmigran.
Sejarah program transmigrasi, yang telah berlangsung sejak era kolonial dan masif pada masa Orde Baru, bertujuan meratakan persebaran penduduk dan mendorong pembangunan ekonomi di luar Jawa. Namun, implementasinya seringkali diwarnai tumpang tindih klaim, khususnya dengan konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan, serta hak ulayat masyarakat adat. Di Jambi, masalah ini menjadi akut, dengan sejumlah besar transmigran masih hidup tanpa sertifikat hak milik yang sah, menyisakan kerentanan hukum dan ekonomi. Konflik-konflik ini tidak hanya menghambat potensi ekonomi daerah tetapi juga memicu ketegangan sosial yang berkepanjangan di tingkat tapak.
Kementerian ATR/BPN, melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSPK), tercatat telah menargetkan penyelesaian di beberapa lokasi prioritas di Jambi. Pada tahun 2023, Kementerian ATR/BPN mencatat penyelesaian konflik di beberapa desa di Kabupaten Muaro Jambi, di mana tim satgas melakukan pengukuran dan validasi data untuk memetakan kepemilikan lahan yang sah. Misalnya, di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, penyelesaian konflik lahan melibatkan pengukuran 1.637 bidang tanah yang berpotensi menjadi objek sengketa, dan dari jumlah tersebut, 1.250 bidang telah berhasil diselesaikan dengan penerbitan sertifikat hak milik pada akhir tahun 2023. Upaya ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria, yang secara keseluruhan menargetkan legalisasi aset dan redistribusi tanah di seluruh Indonesia.
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, dalam beberapa kesempatan menyatakan komitmennya untuk menuntaskan konflik agraria, termasuk di kawasan transmigrasi, sebelum masa jabatannya berakhir. Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa penyelesaian konflik tanah transmigrasi menjadi prioritas utama. Beliau menyebutkan fokus pada lima provinsi, termasuk Jambi, yang memiliki permasalahan transmigrasi yang signifikan. Upaya ini melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai dan solutif. Data menunjukkan bahwa sejak 2022, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 170.812 kasus sengketa dan konflik agraria, di mana persentase signifikan berasal dari konflik yang melibatkan lahan transmigrasi.
Penyelesaian konflik lahan transmigrasi bukan sekadar masalah administrasi, melainkan inti dari keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Ketiadaan sertifikat hak milik membuat transmigran sulit mengakses permodalan bank, meningkatkan kesejahteraan, dan mewariskan tanah kepada generasi selanjutnya. Lebih dari itu, tumpang tindih kepemilikan seringkali memicu kerusakan lingkungan akibat praktik pembalakan liar atau perambahan hutan yang tidak terkontrol karena kurangnya kepastian hukum.
Meski demikian, tantangan dalam proses penyelesaian ini tidak kecil. Akurasi data historis, resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, hingga kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal menjadi hambatan nyata. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, yang kerap terabaikan dalam program transmigrasi, juga menuntut pendekatan yang hati-hati dan inklusif. Pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jambi, telah mendukung penuh langkah-langkah pusat, dengan harapan dapat mengakhiri siklus panjang ketidakpastian yang dialami warganya. Dengan adanya intervensi yang terkoordinasi dan terukur, penyelesaian masalah lahan transmigrasi di Jambi dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa, sekaligus menegaskan kembali komitmen negara terhadap keadilan agraria bagi seluruh rakyat.
