Amerika Serikat secara unilateral mengambil kendali atas puluhan juta barel minyak mentah Venezuela yang disanksi dan mengumumkan niatnya untuk mengelola seluruh penjualan minyak negara kaya cadangan tersebut tanpa batas waktu, memicu kemarahan diplomatik dari Tiongkok yang menyebut tindakan tersebut sebagai "perundungan unilateral" dan pelanggaran hukum internasional. Langkah tegas Washington, yang terjadi setelah intervensi militer pada 3 Januari 2026 yang menangkap Presiden Nicolás Maduro, secara langsung mengancam kepentingan ekonomi dan strategis Beijing yang telah mengalirkan miliaran dolar ke Venezuela melalui kesepakatan minyak untuk utang selama bertahun-tahun.
Pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan akan menjual 30 hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela yang saat ini tertahan di kapal tanker dan fasilitas penyimpanan, dengan potensi hasil penjualan mencapai 2,5 miliar hingga 3 miliar dolar AS. Menteri Energi AS, Chris Wright, menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan memasarkan minyak tersebut dan mengarahkan hasilnya ke rekening yang dikelola pemerintah AS "untuk kepentingan rakyat Venezuela." Pernyataan ini menegaskan ambisi Washington untuk secara "selektif" menghapus sanksi guna memfasilitasi pengiriman dan penjualan minyak Venezuela ke pasar global, dengan Departemen Energi AS menyatakan bahwa "hanya minyak yang diangkut masuk dan keluar dari Venezuela" yang akan melalui saluran yang disetujui sesuai dengan hukum AS dan kepentingan keamanan nasional. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga mengonfirmasi bahwa perundingan dengan perusahaan minyak Amerika seperti Chevron, ExxonMobil, dan ConocoPhillips telah dimulai untuk "peluang investasi baru" di Venezuela.
Tiongkok, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, dengan cepat mengutuk intervensi militer AS sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB, serta menuntut pembebasan segera Maduro. Lin Jian menekankan bahwa Tiongkok menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela, serta akan terus memperdalam kerja sama pragmatis di berbagai bidang, termasuk ekspor minyak, tanpa terpengaruh perubahan situasi politik domestik. Beijing menganggap AS bertindak sebagai "hakim dunia" dan "pengganggu unilateral," memperingatkan bahwa tindakan tersebut meningkatkan ketegangan geopolitik yang lebih luas.
Kepentingan Tiongkok di Venezuela sangat besar, terutama di sektor energi. Venezuela merupakan penerima pinjaman terbesar keempat dari lembaga pemberi pinjaman resmi Tiongkok, dengan komitmen pinjaman mencapai 106 miliar dolar AS antara tahun 2000 hingga 2023. Sebagian besar pinjaman ini diberikan dalam skema "minyak untuk kredit," menjadikan Tiongkok pembeli terbesar minyak mentah Venezuela di tengah sanksi AS. Meskipun data resmi Bea Cukai Tiongkok menunjukkan impor minyak mentah Venezuela hanya 30.000 barel per hari (bpd) pada tahun 2024, data dari Kpler mengindikasikan lebih dari separuh ekspor minyak mentah Venezuela, yang mencapai 768.000 bpd tahun lalu, dialirkan ke Tiongkok, membentuk sekitar 3 persen dari total impor minyak mentah Tiongkok. Pada tahun 2025, impor minyak mentah Venezuela oleh Tiongkok diperkirakan rata-rata mencapai 470.000 bpd, atau sekitar 4,5 persen dari impor minyak mentah yang diangkut melalui laut oleh Tiongkok, dengan sebagian besar dikirim ke kilang independen Tiongkok yang dikenal sebagai "teapots." Utang Venezuela kepada Tiongkok diperkirakan masih berkisar antara 10 miliar hingga 19 miliar dolar AS pada tahun 2025. Perusahaan minyak milik negara Tiongkok, China National Petroleum Corporation (CNPC), memiliki usaha patungan dengan PDVSA Venezuela, sementara China Concord Resources Corp. pada tahun 2024 berencana menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar AS di dua ladang minyak untuk mencapai produksi 60.000 bpd pada akhir tahun 2026.
Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 303 miliar barel, sekitar 17 persen dari total cadangan global. Namun, produksi minyaknya telah merosot tajam dari puncaknya 3,5 juta bpd pada tahun 1970-an menjadi sekitar 893.470 bpd pada tahun 2024. Produksi pada akhir tahun 2025 diperkirakan antara 900.000 hingga 1,1 juta bpd. Sebagian besar cadangan ini adalah minyak mentah berat dan asam yang memerlukan infrastruktur khusus dan biaya produksi yang lebih tinggi. Restorasi sektor minyak Venezuela ke tingkat produksi sebelumnya diperkirakan membutuhkan investasi puluhan miliar dolar dan waktu bertahun-tahun, dengan perkiraan Rystad Energy menyebutkan 53 miliar dolar AS selama 15 tahun hanya untuk mempertahankan tingkat produksi saat ini, atau hingga 183 miliar dolar AS untuk mencapai 3 juta bpd pada tahun 2040.
Intervensi AS ini merevitalisasi "Doktrin Monroe" yang mendefinisikan Belahan Barat sebagai zona pengaruh eksklusif Amerika, di mana kehadiran kekuatan eksternal dianggap sebagai ancaman strategis. Ini merupakan upaya Washington untuk menegaskan kembali dominasinya di kawasan, sekaligus melemahkan pengaruh Tiongkok dan Rusia. Bagi Tiongkok, hilangnya kontrol atas aliran minyak Venezuela tidak hanya berarti kerugian ekonomi dan kesulitan dalam pembayaran utang, tetapi juga potensi kehilangan posisi strategis di Amerika Latin, yang Beijing pandang sebagai bagian dari inisiatif "Belt and Road" globalnya. Analis mencatat bahwa ketidakpastian yang diciptakan oleh tindakan AS ini dapat berdampak pada investasi Tiongkok di seluruh Amerika Latin. Sementara pasar minyak global menunjukkan volatilitas moderat pasca-intervensi, dampak jangka panjang terhadap harga dan pasokan minyak mentah berat, yang penting bagi kilang-kilang di AS, Tiongkok, dan India, masih belum jelas. Namun, skenario terburuk bagi importir minyak berat Asia adalah pengalihan minyak mentah berat dari Asia atau ketidakstabilan yang lebih lanjut yang mengurangi ekspor Venezuela secara keseluruhan. Situasi ini menempatkan Tiongkok di persimpangan jalan, antara melindungi kepentingannya dan menghindari konflik langsung dengan Washington dalam persaingan geopolitik yang semakin intens.
