Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada Jumat, 16 Januari 2026, mengajukan penambahan anggaran pemulihan infrastruktur pascabencana menjadi Rp 74 triliun, meningkat signifikan dari estimasi awal Rp 51,8 triliun, untuk mengatasi kerusakan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Kenaikan usulan ini dipicu kebutuhan pembangunan infrastruktur tambahan guna memitigasi bencana di masa depan, utamanya bendungan pengendali sedimen atau sabo dam.
Usulan anggaran sebesar Rp 74 triliun tersebut diperuntukkan bagi pemulihan sekitar 238.783 unit rumah yang terdampak di ketiga provinsi tersebut. Menteri Hanggodo menjelaskan bahwa rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sedang dimatangkan untuk diajukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang kemudian akan ditinjau dan disetujui oleh Dewan Pengarah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), sebelum diajukan kepada Menteri Keuangan. Prioritas jangka pendek saat ini adalah memastikan seluruh infrastruktur dasar dapat berfungsi maksimal secepat mungkin. Rencana tersebut mencakup pembangunan sekitar 30 titik sabo dam di Aceh, 18 hingga 20 titik di Sumatera Barat, dan lebih dari 20 titik di Sumatera Utara, bertujuan menahan laju air dan material kayu agar tidak merusak infrastruktur jalan dan permukiman di bawahnya.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 25-27 November 2025 di Sumatera tidak hanya menyebabkan 1.129 jiwa meninggal dunia, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur vital, termasuk persawahan, bendungan, irigasi, dan jalan. Menurut Dr. Ir. Hatma Suryatmojo dari Universitas Gadjah Mada, bencana hidrometeorologi ini bukan peristiwa terisolasi, melainkan bagian dari pola berulang yang diperparah oleh kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Deforestasi masif dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman, pertanian, hingga perkebunan sawit di wilayah hulu telah menghilangkan daya dukung ekosistem untuk meredam curah hujan tinggi. Misalnya, di Aceh, tutupan hutan berkurang lebih dari 700.000 hektare antara 1990 dan 2020.
Indonesia, yang berada di Cincin Api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik, mencatat 5.400 kejadian bencana sepanjang tahun 2023, meningkat 52,37% dari tahun sebelumnya, dengan bencana hidrometeorologi mendominasi. Hingga 20 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.133 kejadian bencana. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa sektor manufaktur, perdagangan, dan konstruksi menjadi yang paling rentan terdampak, dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah per tahun akibat gangguan rantai pasok dan infrastruktur mobilitas. Bencana juga berpotensi menurunkan pengeluaran per kapita sekitar 5% setiap tahunnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memastikan bahwa pemerintah siap mencadangkan anggaran sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan bencana dan mengimbau pihak-pihak terkait untuk segera mengajukan kebutuhan anggaran agar bantuan dapat segera disalurkan. Meskipun demikian, juru bicara Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran pemulihan pascabencana Sumatera tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah lainnya, sebab telah dilakukan penghematan dari program pemangkasan anggaran. Prioritas ini menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap mitigasi bencana, meskipun ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, pada Juli 2025, menyoroti penumpukan utang negara dan mendesak optimalisasi APBN untuk kepentingan rakyat ketimbang proyek mercusuar.
Kenaikan signifikan anggaran pemulihan ini mencerminkan pengakuan terhadap urgensi penanganan bencana yang semakin kompleks dan mendesak. Implikasinya mencakup tidak hanya pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pergeseran paradigma menuju upaya mitigasi yang lebih preventif untuk mengurangi kerentanan di masa depan. Pengembangan rencana induk yang komprehensif dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, mengingat desakan untuk menghindari praktik korupsi dalam pemanfaatan dana bencana. Kebijakan ini juga menyoroti perlunya integrasi analisis risiko bencana dalam setiap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk proyek pembangunan, seperti yang diusulkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari, guna memperkuat ketahanan infrastruktur nasional terhadap ancaman bencana yang terus meningkat.
