Bantuan pangan besar-besaran tengah mengalir deras ke berbagai wilayah di Sumatera yang terdampak parah oleh serangkaian bencana banjir dan tanah longsor sejak akhir November 2025, namun tantangan logistik dan skala kerusakan yang masif menghambat distribusi serta memicu kekhawatiran dampak ekonomi jangka panjang. Data terbaru hingga 6 Januari 2026 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 1.178 orang meninggal dunia dan lebih dari satu juta jiwa mengungsi, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah curah hujan ekstrem memicu luapan sungai dan pergeseran tanah.
Bencana hidrometeorologi basah ini, yang dipicu oleh Siklon Senyar pada 26 November 2025, telah merusak 146.758 rumah dan menyebabkan kerugian ekonomi yang diproyeksikan mencapai Rp 32,6 triliun hingga Rp 68,67 triliun. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terpukul, dengan sekitar 70.000 hektare lahan terdampak dan 11.000 hektare di antaranya mengalami puso atau gagal panen, berpotensi menekan target produksi beras nasional pada tahun 2026.
Pemerintah melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah meningkatkan penyaluran bantuan pangan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, pada 9 Januari 2026, melaporkan telah menyalurkan 12.561 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Aceh, ditambah 5.098 ton untuk Sumatera Utara, dan 15.211 ton bantuan pangan beras serta 3.042 ton minyak goreng untuk masyarakat terdampak di Sumatera Utara. Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pada 28 November 2025, menginstruksikan percepatan distribusi total 10.614 ton beras dan 1.954 ton minyak goreng untuk Aceh, 16.894 ton beras dan 3.108 ton minyak goreng untuk Sumatera Utara, serta 6.795 ton beras dan 1.250 ton minyak goreng untuk Sumatera Barat. Bantuan juga mencakup paket makanan hangat dari kolaborasi swasta seperti HokBen dan BSI Maslahat, yang mendistribusikan 10.000 paket pada 24-30 Desember 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meskipun demikian, penyaluran bantuan dihadapkan pada kendala serius. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada 30 November 2025, menyoroti keterbatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk logistik dan genset, kerusakan jaringan listrik, serta keterbatasan daya angkut helikopter. Pakar logistik dari Universitas Pertamina, Dr. Eng. Iwan Sukarno, pada 23 Desember 2025, menjelaskan bahwa bantuan sering menumpuk di posko utama karena sulitnya menjangkau wilayah terisolasi akibat kerusakan jalan dan jembatan. Kolonel PNB Gusti Made Yoga Ambara dari TNI Angkatan Udara menambahkan, keterbatasan informasi mengenai daerah yang terputus akses juga menyulitkan penentuan lokasi prioritas bantuan.
Dampak ekonomi bencana ini tidak hanya terbatas pada kerugian infrastruktur. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Ketua Umum Shinta W Kamdani pada 8 Desember 2025, menyatakan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perdagangan lokal menjadi yang paling terdampak, dengan banyak pelaku usaha kehilangan stok, aset, dan pasar. Industri manufaktur dan pengolahan yang bergantung pada pasokan bahan baku dari Sumatera juga merasakan tekanan. Gangguan pada rantai pasok pangan telah menyebabkan penurunan pasokan hasil pertanian, hambatan distribusi, dan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok, serta peningkatan risiko keamanan pangan.
Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, pada 8 Januari 2026, menyebutkan bahwa kementeriannya telah mengerahkan 1.712 unit alat berat dan 1.328 personel untuk memulihkan konektivitas dan layanan dasar di 1.459 titik terdampak. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 8 Januari 2026, menekankan percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan dan mengusulkan penambahan personel untuk membantu pembersihan lingkungan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada 29 Desember 2025, melaporkan total bantuan penanganan tanggap darurat mencapai lebih dari Rp100 miliar, di luar santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia.
Ke depan, pemulihan ekonomi di wilayah terdampak akan membutuhkan upaya jangka panjang. Selain perbaikan infrastruktur, fokus pada restorasi lingkungan dan penerapan kebijakan tata ruang berbasis risiko menjadi krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Pakar ekonomi Universitas Andalas, Prof. Dr. Elfindri, pada 4 Januari 2026, memperingatkan risiko kemiskinan baru di desa-desa terdampak akibat hilangnya produktivitas pertanian dan perlunya intervensi pemulihan pertanian yang komprehensif.
