Kepatuhan Kripto Prancis: 30% Perusahaan Belum Berlisensi Jelang Tenggat

Hampir sepertiga perusahaan kripto yang terdaftar di Prancis, yang saat ini tidak memiliki lisensi Uni Eropa, belum memberi tahu regulator mengenai rencana mereka untuk mengajukan permohonan lisensi atau menghentikan operasional menjelang tenggat waktu 30 Juni 2026. Situasi ini memicu kekhawatiran dari pihak berwenang Prancis mengenai kepatuhan dan integritas pasar.

Autorité des Marchés Financiers (AMF), regulator pasar keuangan Prancis, mengidentifikasi sekitar 90 perusahaan aset kripto yang beroperasi di negara tersebut tanpa otorisasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) yang baru. Dari jumlah tersebut, 30% telah mengajukan permohonan lisensi, sementara 40% lainnya secara eksplisit menyatakan tidak berniat mengajukan. Sisanya 30% belum menanggapi pertanyaan AMF mengenai rencana mereka, meskipun regulator telah mengirimkan surat peringatan pada November (2025) untuk mengingatkan tentang berakhirnya periode transisi nasional.

Stéphane Pontoizeau, direktur eksekutif direktorat pengawasan perantara pasar dan infrastruktur pasar di AMF, menyatakan keprihatinannya terhadap kelompok perusahaan yang tidak responsif ini. Perusahaan-perusahaan yang gagal mendapatkan lisensi MiCA akan dipaksa menghentikan layanan mereka di Prancis mulai 1 Juli 2026.

Peraturan MiCA, kerangka hukum komprehensif Uni Eropa untuk aset kripto, mulai berlaku penuh pada 30 Desember 2024, menggantikan rezim nasional Prancis sebelumnya untuk Penyedia Layanan Aset Digital (PSAN/DASP). Tujuan MiCA adalah untuk menciptakan sistem regulasi pasar kripto yang jelas dan terpadu di seluruh Uni Eropa, memastikan transparansi, stabilitas, kepercayaan pasar, dan perlindungan investor. Sebelumnya, setiap negara anggota memiliki pendekatan regulasi sendiri, yang menyulitkan perusahaan yang ingin beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Transisi menuju MiCA membawa persyaratan kepatuhan yang lebih ketat, yang mencakup aspek-aspek seperti perlindungan konsumen, persyaratan modal, tata kelola perusahaan, dan transparansi. Analis berpendapat bahwa biaya kepatuhan MiCA yang lebih tinggi dapat mendorong perusahaan kripto yang lebih kecil atau bermodal rendah untuk menutup operasi di Uni Eropa daripada mengejar lisensi, berpotensi mengarah pada konsolidasi pasar. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), otoritas pengawasan prudensial Prancis, juga telah melakukan pengawasan di tempat sejak akhir 2024, menginstruksikan perusahaan seperti Binance untuk memperkuat kontrol risiko mereka.

Selain itu, Prancis telah menjadi kritikus terkemuka terhadap sistem "passporting" MiCA, yang memungkinkan perusahaan berlisensi di satu negara anggota untuk beroperasi di seluruh blok. AMF telah memperingatkan bahwa mereka mungkin akan menantang lisensi yang diberikan oleh negara anggota lain jika ditemukan bahwa perusahaan mencari yurisdiksi dengan standar perizinan yang lebih longgar. Marie-Anne Barbat-Layani, presiden AMF, bahkan menyebut opsi ini sebagai "senjata atom" yang disimpan Prancis. Prancis, bersama dengan Italia dan Austria, mendukung pemberian wewenang pengawasan yang lebih terpusat kepada Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) untuk memastikan penerapan MiCA yang konsisten dan mencegah arbitrase regulasi.

Bagi perusahaan yang gagal memperoleh otorisasi MiCA, ESMA mengharapkan mereka untuk memiliki rencana penghentian operasional yang teratur sebelum periode transisi berakhir. Ini bertujuan untuk menghindari penutupan mendadak yang dapat menjebak dana pengguna atau memicu ketidakstabilan pasar yang lebih luas. Ketidakpastian yang berkembang ini menyoroti tantangan yang dihadapi regulator dalam menegakkan kerangka MiCA di seluruh negara anggota, sekaligus menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap regulasi aset digital yang ketat.