Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan tujuh pabrik pupuk baru oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan lima di antaranya ditargetkan beroperasi sebelum tahun 2029. Pernyataan ini disampaikan Amran di hadapan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara pengumuman swasembada pangan yang bersamaan dengan panen raya di Karawang pada Rabu, 7 Januari 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri pupuk nasional dan menekan biaya produksi.
Rencana pembangunan tujuh pabrik baru ini diproyeksikan membutuhkan total investasi sekitar Rp50 triliun. Amran menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan pabrik-pabrik ini akan berasal dari efisiensi tata kelola pupuk subsidi yang telah dilakukan Kementerian Pertanian. Revitalisasi sistem subsidi pupuk yang bergeser dari hilir ke hulu disebut telah menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen, dan berpotensi meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi Rp2,5 triliun pada tahun 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun. Efisiensi ini juga disebut mampu menurunkan harga pupuk hingga 20 persen tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN.
Kemandirian industri pupuk menjadi krusial mengingat kebutuhan pupuk nasional yang signifikan. PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat kapasitas produksi perusahaan mencapai 14 juta ton pada tahun 2024, terdiri dari 9,4 juta ton urea dan 4,4 juta ton NPK. Kapasitas produksi pupuk per 2023 adalah 13,9 juta ton. Namun, kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai sekitar 13,5 juta ton, dan baru terpenuhi 3,5 juta ton berdasarkan data Presiden Joko Widodo pada Februari 2023. Angka kebutuhan ini bahkan disebut bisa mencapai 23 juta ton, dengan pemerintah hanya menyiapkan sekitar 9 juta ton. Disparitas antara kapasitas produksi dan kebutuhan menunjukkan defisit yang perlu diatasi untuk mencapai swasembada pangan. PT Pupuk Indonesia sendiri berencana menginvestasikan Rp116 triliun untuk merevitalisasi pabrik-pabrik tua dan membangun pabrik baru dalam lima tahun ke depan.
Pembangunan pabrik-pabrik baru dengan teknologi yang lebih efisien diharapkan dapat menekan biaya produksi secara signifikan. Amran menyebutkan bahwa pabrik lama menghabiskan sekitar 43 persen biaya untuk gas, sementara pabrik baru hanya memerlukan sekitar 22-23 persen. Penghematan ini, menurutnya, akan dialihkan ke sisi hulu produksi pupuk. Strategi ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
Sektor pertanian Indonesia secara historis menghadapi berbagai permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk ketidaktepatan sasaran dan masalah pendataan. Deregulasi distribusi pupuk yang akan dimulai pada 1 Januari 2025, bertujuan memudahkan akses petani terhadap pupuk dan mengembalikan efisiensi yang dicapai dalam bentuk diskon harga 20 persen.
Peran APBN secara tradisional sangat vital dalam pembangunan nasional, termasuk alokasi anggaran untuk industri strategis seperti pertanian. Namun, pendekatan pembiayaan proyek strategis tanpa APBN, seperti yang dikemukakan Menteri Pertanian, menandakan pergeseran paradigma dalam pembangunan infrastruktur industri. Ini menekankan efisiensi internal BUMN dan pemanfaatan keuntungan yang diperoleh dari perbaikan tata kelola, daripada bergantung pada injeksi dana publik langsung. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merevitalisasi pabrik pupuk demi efisiensi dan penurunan harga. Lima dari tujuh pabrik baru ini direncanakan rampung sebelum 2029, seiring dengan masa pemerintahan Prabowo.
