Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Januari 2026, menegaskan bahwa pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak manapun yang tulus ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya pemulihan masif pasca serangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, yang telah menimbulkan guncangan serius terhadap perekonomian lokal.
Kebijakan ini muncul setelah desakan publik dan sorotan tajam terkait polemik penolakan bantuan, termasuk dari pihak internasional, dengan beberapa pejabat sebelumnya menyiratkan bahwa Indonesia mampu menangani bencana ini sendiri. Namun, Presiden Prabowo kini menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dan transparan untuk penyaluran bantuan. "Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya," ujar Prabowo saat rapat terbatas di Aceh Tamiang. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pernah memiliki pengalaman bantuan yang kemudian disertai tuntutan imbalan, sehingga prinsip kehati-hatian harus diterapkan. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk membuka rekening khusus donasi guna memfasilitasi aliran bantuan.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di penghujung tahun 2025 telah merusak ribuan hektar lahan pertanian, infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan, serta mengganggu aktivitas perdagangan dan usaha kecil menengah (UKM). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang tahun 2025, Indonesia mengalami 2.997 bencana alam, dengan banjir dan cuaca ekstrem mendominasi jumlah kejadian. Di Sumatera, bencana ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diperkirakan melambat, bahkan diperkirakan menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 0,2-0,3 persen secara keseluruhan. Sektor pertanian dan pariwisata di Sumatera Barat, misalnya, terpukul keras akibat terputusnya akses transportasi dan menurunnya mobilitas. Meskipun demikian, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional 2025 masih akan mencapai kisaran 5 persen.
Keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan bencana di Sumatera sebagai "bencana nasional" tetap menjadi perdebatan. Presiden Prabowo berargumen bahwa negara masih memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani dampak di tiga provinsi terdampak tanpa perlu status bencana nasional, mengingat Indonesia memiliki 38 provinsi. Namun, pandangan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk akademisi dan aktivis kemanusiaan. Beberapa analisis menunjukkan bahwa tanpa bantuan internasional, upaya pemulihan bisa memakan waktu puluhan tahun. Aksi protes bahkan terjadi di Aceh, menuntut penetapan status bencana nasional untuk membuka keran bantuan internasional, merujuk pada pengalaman pemulihan pasca tsunami 2004 yang terbantu oleh dukungan global.
Dalam satu bulan pasca bencana, pemerintah mengklaim telah mencapai banyak kemajuan. Presiden Prabowo melaporkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak ada lagi desa yang terisolir, dan di Provinsi Sumatera Utara, hanya tersisa lima desa yang aksesnya masih terputus dari puluhan desa sebelumnya. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan bantuan renovasi dan pembangunan hunian tetap (huntap) serta hunian sementara (huntara), dengan percepatan penyaluran yang sangat bergantung pada kelengkapan data penerima di daerah. Perbaikan akses transportasi juga terus dikebut, dengan 72 dari 81 ruas jalan yang rusak kini sudah berfungsi.
Keterlibatan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah menjadi krusial dalam mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh, menyatakan bahwa pihak swasta berperan penting dalam memberikan informasi dan dukungan logistik. Perusahaan di sektor logistik seperti Go-Jek, Grab, dan JNE, misalnya, telah membantu distribusi bantuan. Sementara itu, beberapa penggalangan dana oleh individu dan kelompok masyarakat juga menunjukkan kekuatan solidaritas publik, meskipun sempat diwarnai polemik pernyataan pejabat mengenai prosedur donasi.
Melihat implikasi jangka panjang, para ahli seperti Prof. Harif Amali Rivai dari Universitas Andalas, menekankan bahwa pemulihan pasca bencana harus memprioritaskan perbaikan aksesibilitas dan penguatan UMKM agar ekonomi lokal dapat bangkit kembali. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan harus mencakup pemulihan pendapatan, ketahanan sosial, kesehatan mental, martabat, dan rasa aman warga dengan strategi berbasis bukti dan inklusif. Universitas Sumatera Utara (USU) melalui forum urun rembuk juga telah merumuskan rekomendasi untuk pemulihan yang komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, agar Sumatera lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
