Pembangunan jalan utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan progres signifikan, dengan rata-rata penyelesaian mendekati 99 persen untuk jaringan Jalan 1B–1C, yang vital untuk konektivitas pusat pemerintahan baru Indonesia. Proyek strategis ini dirancang untuk menghubungkan berbagai persil penting, termasuk kawasan pendidikan, perkantoran, layanan kesehatan, dan area hunian aparatur sipil negara (ASN).
Jaringan Jalan 1B–1C ini dibagi menjadi tujuh paket pekerjaan (Paket A hingga G). Lima di antaranya telah mencapai progres 100 persen, sementara dua paket lainnya, Paket A dan E, telah mencapai 99 persen penyelesaian pada 7 Januari 2026. Paket B sepanjang 1,9 km melintasi Sekolah Al-Azhar, sementara Paket C sepanjang 1,8 km dan Paket G sepanjang 1 km memberikan akses ke Sekolah Taruna Nusantara. Paket D (2,2 km) mendukung konektivitas menuju kawasan investasi pergudangan, dan Paket F (2,5 km) menghubungkan sisi samping dan lanjutan jalan tol Seksi 6C. Paket A (1,3 km) menghubungkan hunian vertikal ASN 1 ke Lapangan PSSI, dan Paket E (2,2 km) merupakan jalan lingkar PSSI yang menghubungkan Lapangan PSSI dan RS Mayapada. Kehadiran jaringan jalan utama ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas antar kawasan serta mendukung kelangsungan aktivitas pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan hunian.
Selain jalan arteri di KIPP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mempercepat pembangunan jalan tol menuju IKN. Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau (13,4 km), Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung (7,3 km), dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang (6,7 km) ditargetkan rampung dan fungsional pada Juli 2024. Progres pembangunan ketiga seksi ini per Januari 2024 berkisar antara 48 persen hingga 67 persen. Sementara itu, Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN (6,282 km) dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI (5,7 km) yang dikerjakan oleh Adhi-Surya Bakti-Laut Permata KSO dan Brantas Abipraya - Bumi Karsa - CPA KSO, ditargetkan rampung pada Juni 2025. Progres fisik Seksi 6B dilaporkan mencapai 41 persen, sementara Seksi 6C mencapai 77,35 persen per September 2024. Jalan Tol IKN ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju KIPP IKN dari sekitar 2 jam 15 menit menjadi hanya sekitar 45 menit.
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur sepanjang 3,27 km telah rampung pada April 2025 dan kini memasuki fase pemeliharaan. Jalan ini berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan Istana Negara dengan jaringan jalan nasional serta gedung-gedung pemerintahan strategis di KIPP IKN. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) selaku kontraktor menggunakan teknologi Machine Mounted GPS (MMGPS) untuk presisi pengaspalan dan Intelligent Compactor untuk pemadatan tanah yang merata. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sisi jalan juga dirancang dengan beton bertulang untuk menahan akar pohon, mendukung konsep IKN sebagai kota hutan yang pintar.
Meskipun progres jalan utama di KIPP IKN dan beberapa ruas jalan tol sudah sangat maju, tantangan terkait pembebasan lahan masih menjadi kendala pada beberapa seksi jalan tol, seperti Seksi 6A dan 6B. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp140 miliar untuk menyelesaikan 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN, termasuk 44,6 hektare untuk Seksi 6A dan 6B yang telah diselesaikan proses ganti ruginya. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjamin bahwa pembangunan di IKN tidak akan berhenti dan terus berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai standar mutu dan tepat waktu.
Anggaran pembangunan jalan utama di KIPP IKN untuk Jalan 1A, 1B, dan 1C, yang merupakan proyek tahun tunggal tahap kedua dengan total panjang 12,2 kilometer, dialokasikan sebesar Rp3,04 triliun. Proyek ini menjadi pelaksanaan mandiri pertama oleh Otorita IKN, menandai transisi dari peran perencana menjadi pelaksana pembangunan infrastruktur nasional. Fokus pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, termasuk penyelesaian jalan tol dan jalan sumbu kebangsaan, menjadi prioritas dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6 triliun. Ini sejalan dengan target keseluruhan IKN untuk menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, dengan infrastruktur dasar wajib rampung dan beroperasi pada tahun 2024.
