Pemerintah Indonesia menargetkan penghentian total impor bensin mulai tahun 2027, sebuah langkah strategis yang didorong oleh upaya penguatan ketahanan energi nasional dan pengurangan defisit neraca perdagangan. Ambisi ini sangat bergantung pada keberhasilan percepatan proyek pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang minyak domestik yang tengah digarap oleh PT Pertamina (Persero) melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR).
Ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak, khususnya bensin, telah menjadi isu krusial selama beberapa dekade. Pada tahun 2023, impor minyak mentah dan produk olahan masih membebani neraca perdagangan. Data menunjukkan bahwa kapasitas produksi kilang domestik saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi dalam negeri, dengan Pertamina mengoperasikan enam kilang utama berkapasitas sekitar 1,05 juta barel per hari (bph). Namun, sebagian besar kapasitas tersebut diperuntukkan bagi minyak mentah, sementara kebutuhan bensin premium dan pertalite seringkali masih disuplai dari impor. Sebagai contoh, pada tahun 2022, impor bensin rata-rata mencapai 300-400 ribu barel per hari, atau sekitar 30% dari total konsumsi nasional.
Untuk mencapai target swasembada bensin pada 2027, Pertamina menargetkan peningkatan kapasitas pengolahan minyak mentah menjadi sekitar 1,9 juta bph. Proyek-proyek utama yang menjadi tumpuan antara lain adalah RDMP Kilang Balikpapan, RDMP Kilang Cilacap, RDMP Kilang Balongan, RDMP Kilang Dumai, dan pembangunan GRR Tuban. Revitalisasi Kilang Balikpapan fase pertama, misalnya, telah meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260 ribu bph menjadi 360 ribu bph dan menghasilkan produk dengan kualitas Euro V. Target penyelesaian proyek Balikpapan secara keseluruhan adalah pada akhir 2024 atau awal 2025. Sementara itu, proyek GRR Tuban yang ditargetkan selesai pada 2027 diharapkan menambah kapasitas hingga 300 ribu bph dan menghasilkan beragam produk BBM, termasuk bensin berkualitas tinggi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dalam beberapa kesempatan, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target ini, menekankan bahwa peningkatan kapasitas kilang akan mengurangi impor dan menekan subsidi BBM. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga optimistis bahwa seluruh proyek RDMP dan GRR akan rampung sesuai jadwal, sehingga Indonesia dapat memenuhi seluruh kebutuhan BBM dari produksi domestik. Namun, sejumlah tantangan besar membayangi target ambisius ini. Pendanaan proyek-proyek kilang membutuhkan investasi triliunan rupiah, di mana GRR Tuban saja diperkirakan menelan biaya sekitar 15 miliar dolar AS. Selain itu, aspek perizinan, pembebasan lahan, dan ketersediaan tenaga ahli juga menjadi faktor krusial yang dapat mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek.
Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, sebelumnya pernah mengingatkan bahwa proyek-proyek kilang Pertamina seringkali menghadapi penundaan. Keberhasilan target 2027 akan sangat bergantung pada disiplin waktu dan manajemen proyek yang efisien. Di sisi lain, potensi lonjakan permintaan BBM seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi juga perlu diantisipasi. Jika proyek kilang tidak berjalan sesuai rencana, Indonesia berisiko tetap bergantung pada impor, atau bahkan mengalami defisit pasokan jika permintaan melampaui produksi domestik yang ada.
Implikasi jangka panjang dari keberhasilan swasembada bensin sangat signifikan. Secara ekonomi, penghematan devisa dari penghentian impor bensin dapat mencapai miliaran dolar AS setiap tahun, memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Hal ini juga akan mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini menanggung beban subsidi impor BBM. Dari perspektif ketahanan energi, Indonesia akan jauh lebih resilien terhadap gejolak harga minyak global dan gangguan pasokan di pasar internasional. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan kapasitas kilang ini sejalan dengan komitmen transisi energi dan pengurangan emisi karbon, terutama jika bahan bakar fosil masih menjadi fokus utama. Diversifikasi energi dan pengembangan bahan bakar nabati juga harus tetap menjadi prioritas paralel untuk mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan.
