Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), bersiap meluncurkan peletakan batu pertama (groundbreaking) enam proyek hilirisasi strategis pada Januari 2026, sebagai langkah awal dari total 18 program yang ditargetkan rampung hingga Maret tahun ini. Inisiatif hilirisasi ini, dengan perkiraan total investasi sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp100 triliun untuk tahap awal, bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa enam proyek perdana tersebut merupakan bagian integral dari agenda percepatan hilirisasi nasional, dengan peletakan batu pertama proyek-proyek lain akan menyusul pada Februari dan Maret 2026.
Fokus utama dari proyek-proyek yang akan segera dimulai mencakup sektor pengelolaan limbah menjadi energi, pengembangan substitusi LPG, serta peningkatan kapasitas pengolahan mineral. Salah satu proyek krusial adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy) di 34 kabupaten/kota yang menghadapi volume sampah harian di atas 1.000 ton. Proyek ini diharapkan mampu mengatasi masalah lingkungan sekaligus menghasilkan energi. Selain itu, pengembangan beberapa titik pabrik gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) menjadi prioritas strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan P. Roeslani, juga mengungkapkan bahwa proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan investasi sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek pertama dan 890 juta dolar Amerika Serikat untuk proyek kedua, termasuk dalam daftar yang akan groundbreaking. Proyek SGAR ini krusial untuk mengoptimalkan hilirisasi bauksit menjadi alumina.
Proyek hilirisasi di sektor energi terbarukan juga menjadi perhatian, dengan rencana pembangunan kilang bioavtur di Cilacap, Jawa Tengah, senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, serta fasilitas bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur, dengan investasi 80 juta dolar Amerika Serikat. Rosan P. Roeslani, yang juga menjabat sebagai CEO BPI Danantara, menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai 100 juta dolar Amerika Serikat, dan lima fasilitas budidaya unggas prioritas juga masuk dalam agenda awal.
Keputusan untuk mengakselerasi proyek-proyek ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Rosan P. Roeslani di Hambalang, Jawa Barat, pada 4 Januari 2026, di mana perkembangan lima proyek hilirisasi Danantara dengan total investasi Rp100 triliun menjadi pembahasan utama. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa program ini akan dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, 18 proyek hilirisasi yang telah disepakati ini memiliki total estimasi nilai investasi hingga Rp600 triliun (sekitar 38,63 miliar dolar Amerika Serikat).
Latar belakang kebijakan hilirisasi ini berakar pada upaya pemerintah untuk mentransformasi ekonomi dari eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah tinggi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu sebelumnya menyatakan bahwa program hilirisasi adalah kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, dengan estimasi kebutuhan investasi tambahan mencapai Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan. Implementasi hilirisasi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan impor produk olahan.
Meskipun hilirisasi nikel telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan puluhan smelter beroperasi dan dalam konstruksi, komoditas lain seperti bauksit dan tembaga masih menghadapi tantangan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyoroti bahwa hilirisasi tembaga, meski memiliki potensi besar dengan cadangan tembaga Indonesia sebagai yang ke-10 terbesar di dunia, masih berjalan lambat karena investasi yang mahal dan kurangnya ekosistem terintegrasi yang kuat antar sektor. Demikian pula, hilirisasi bauksit menghadapi tantangan struktural dan membutuhkan skema pembiayaan proyek yang transparan dan tidak membebani fiskal negara. Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis hilirisasi akan terus didorong untuk memperkuat rantai pasok industri nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan cadangan mineral.
