PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), perusahaan patungan antara BP dan AKR Corporindo Tbk, mulai Januari 2026 kembali mengimpor bahan bakar minyak (BBM) secara langsung untuk jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mereka di Indonesia, dengan jaminan standar kualitas BP Internasional. Langkah ini menandai kembalinya akses impor mandiri bagi operator SPBU swasta setelah periode terbatas di tahun sebelumnya.
Keputusan BP-AKR untuk melakukan pengadaan langsung BBM impor menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga ketersediaan bahan bakar berkualitas tinggi bagi konsumen Indonesia. Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, menyatakan bahwa seluruh produk yang diimpor telah memenuhi standar kualitas BP Internasional. Standar ini mencakup formulasi teknologi ACTIVE yang dirancang untuk membantu membersihkan dan melindungi mesin dari penumpukan kotoran, guna meningkatkan efisiensi dan menjaga performa kendaraan.
Kebijakan impor langsung ini muncul setelah serangkaian tantangan pasokan yang dihadapi SPBU swasta sepanjang paruh kedua tahun 2025. Sejak Agustus 2025, SPBU swasta, termasuk BP-AKR, Shell, dan Vivo, mengalami kekurangan pasokan BBM non-subsidi akibat pembatasan kuota impor yang ditetapkan pemerintah, yang hanya 110 persen dari total penjualan tahun sebelumnya. Situasi ini memaksa sebagian SPBU untuk menunda operasional, bahkan ada yang berhenti beroperasi.
Sebagai respons sementara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengarahkan SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari PT Pertamina Patra Niaga. BP-AKR, misalnya, membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2025. Dalam proses tersebut, BP-AKR tetap menegaskan bahwa pasokan base fuel melalui uji kualitas ketat yang diawasi oleh surveyor independen tepercaya, guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pemerintah Indonesia dan standar internasional BP.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, pada awal Januari 2026 memastikan bahwa pemerintah telah memberikan izin impor tambahan bagi SPBU swasta untuk tahun 2026, dengan kenaikan kuota yang "mirip" dengan 10 persen pada tahun sebelumnya. Ia menyatakan bahwa pasokan BBM di SPBU swasta "seharusnya sudah normal" karena pemerintah tidak pernah menghentikan izin impor. Keputusan ini merupakan hasil diskusi yang panjang antara pemerintah dan badan usaha swasta, termasuk pertemuan di Kementerian ESDM pada September 2025, yang menyepakati skema pengaturan impor BBM untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pangsa pasar BBM non-subsidi yang dikuasai SPBU swasta di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Pada periode Januari hingga Juli 2025, pangsa pasar ini naik menjadi sekitar 15 persen dari 11 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan pergeseran preferensi konsumen dari Pertamina ke SPBU swasta dalam segmen non-subsidi. Dengan dibukanya kembali akses impor mandiri dan jaminan kualitas internasional dari BP-AKR, diharapkan terjadi peningkatan kompetisi yang sehat di pasar ritel BBM Indonesia, memberikan lebih banyak pilihan produk berkualitas bagi konsumen.
BP-AKR sendiri telah menargetkan untuk mengoperasikan 250 SPBU di seluruh Indonesia pada tahun 2030, meningkat dari sekitar 107 SPBU yang beroperasi per Oktober 2025. Proyeksi ekspansi ini menunjukkan optimisme perusahaan terhadap potensi pertumbuhan pasar energi di Indonesia, meskipun menghadapi dinamika kebijakan dan tantangan pasokan di masa lalu. Konsistensi pasokan dengan standar kualitas tinggi menjadi kunci dalam mencapai target tersebut dan memperkuat posisinya sebagai mitra energi terpercaya di Indonesia.
