Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa, 20 Januari 2026, menyatakan bahwa pemerintah tengah merumuskan "solusi terbaik" untuk restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, menyusul pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. AHY menegaskan keputusan akan diambil secara hati-hati agar tidak merugikan pihak manapun, serta mengungkapkan rencana pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat untuk mengkoordinasikan langkah strategis penyelesaian masalah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Keuangan tersebut berfokus pada dinamika restrukturisasi utang Whoosh yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. AHY, yang baru saja ditunjuk sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek dan kesehatan fiskal negara. Ia menggarisbawahi arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara akan mengambil tanggung jawab terkait struktur keuangan proyek strategis nasional ini.
Secara spesifik, AHY menyatakan bahwa fokus utama pemerintah adalah restrukturisasi keuangan proyek Whoosh, mengingat kompleksitas yang melibatkan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal perusahaan-perusahaan yang terlibat. Rencana pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat menjadi jawaban atas kebutuhan koordinasi lintas sektoral yang kuat. Komite ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertindak sebagai koordinator, dan Kementerian Keuangan akan dilibatkan secara intensif terutama terkait aspek pendanaan ke depan.
Pandangan ini sedikit bergeser dari sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya. Pada Oktober 2025, Purbaya pernah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menanggung beban utang Whoosh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyarankan agar pembiayaan dilakukan oleh BPI Danantara—sebuah holding perusahaan pelat merah—melalui perolehan dividen yang diklaim mencapai sekitar Rp80 triliun setiap tahun. Menurut Purbaya, penggunaan APBN untuk proyek yang dikelola BUMN melalui Danantara akan "agak lucu".
Proyek Whoosh sendiri dibangun dengan estimasi biaya mencapai 7,2 miliar dolar AS, atau lebih dari Rp 118 triliun, yang mayoritas didanai melalui pinjaman dari China Development Bank. Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menguasai 60 persen saham KCIC, dilaporkan mengalami kerugian signifikan, mencapai Rp 1,625 triliun pada semester I-2025. Meskipun demikian, AHY juga menyoroti performa KCJB yang dikelola PT KCIC terbilang sukses dengan peningkatan jumlah penumpang.
Lebih dari sekadar restrukturisasi utang, AHY juga membuka peluang pengembangan jalur kereta cepat ke wilayah lain di masa depan, bahkan hingga Surabaya. Rencana ambisius ini memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut, namun menunjukkan visi pemerintah untuk tidak menghentikan pengembangan infrastruktur vital di Jawa Barat. Koordinasi saat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Danantara, dan PT KAI sebagai salah satu pemegang saham di KCIC, demi mencari formula terbaik. Implikasi jangka panjang dari keputusan restrukturisasi ini akan sangat krusial bagi kesehatan fiskal negara, keberlanjutan proyek infrastruktur berskala besar lainnya, serta reputasi Indonesia di mata investor internasional dan mitra pembangunan seperti Tiongkok.
