Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto, telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan menyebabkan bencana alam di Sumatera, menandakan fase baru penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas terhadap korporasi. Tindakan ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap serangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir, di mana aktivitas sejumlah perusahaan diduga kuat menjadi pemicu utamanya. Ancaman sanksi bagi 28 perusahaan ini tidak hanya terbatas pada pencabutan izin, melainkan juga berpotensi mencakup denda finansial, penguasaan kembali kawasan oleh negara, hingga pemulihan aset, dengan penekanan pada pemulihan lingkungan dan keadilan sosial.
Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku perusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan ekosistem. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya telah mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran serius pada 12 perusahaan di Sumatera Utara yang berpotensi menjadi penyebab bencana longsor dan banjir bandang. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga telah menyelidiki 31 perusahaan yang diduga terlibat dalam bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan ancaman sanksi pidana dan administratif menanti. Mayor Jenderal TNI Dody Triwinarto, Komandan Satgas PKH Garuda, menyebutkan sembilan perusahaan di Aceh dan delapan pihak di Sumatera Utara, serta 14 perusahaan di Sumatera Barat, sedang dalam proses penyelidikan karena bersinggungan langsung dengan daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan hutan. Salah satu perusahaan yang disebut-sebut adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang izinnya akan diaudit dan dievaluasi total atas perintah Presiden Prabowo.
Sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencatat berbagai kasus serupa, di mana korporasi menjadi subjek sanksi akibat kelalaian atau kesengajaan yang merusak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi payung hukum utama yang mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar lingkungan. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan. Sementara itu, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar, dengan denda yang diperberat sepertiga jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi.
Kerugian finansial akibat sanksi lingkungan bisa sangat besar, seperti kasus PT Kumai Sentosa yang dituntut membayar ganti rugi Rp 175,17 miliar pada tahun 2023 karena kebakaran lahan seluas 3.000 hektar, atau PT Banyu Kahuripan Indonesia yang didenda Rp 282,88 miliar pada tahun 2025 karena kerusakan lingkungan. Pada September 2024, KLHK memenangkan gugatan terhadap sebuah perusahaan tekstil di Jawa Timur yang dihukum membayar ganti rugi Rp 48,1 miliar atas pencemaran lingkungan.
Implikasi jangka panjang dari penegakan hukum yang tegas ini diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan korporasi terhadap regulasi lingkungan. Pelanggaran regulasi lingkungan tidak hanya berujung pada denda dan sanksi hukum, tetapi juga merusak reputasi perusahaan, menghambat kerja sama bisnis, dan mengganggu keberlanjutan operasional. Direksi dan manajemen perusahaan bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi jika terbukti lalai dalam mengelola dampak lingkungan, dengan ancaman hingga 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
Walhi, sebagai organisasi lingkungan, menekankan pentingnya pemulihan ekologi dan keadilan sosial, bukan sekadar penggantian aktor, dalam penanganan kasus-kasus ini. Ini berarti bahwa penguasaan kembali kawasan oleh negara atau pemulihan aset harus dilakukan dengan perspektif yang komprehensif, memastikan lingkungan yang rusak benar-benar pulih dan masyarakat terdampak mendapatkan keadilan. Ancaman sanksi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku usaha bahwa kelestarian lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban fundamental yang memengaruhi legalitas, finansial, dan keberlanjutan bisnis mereka.
