Pemerintah Indonesia melalui Purbaya Yudhi Sadewa, salah satu pejabat senior yang relevan dengan kebijakan ekonomi makro, memberikan sinyal mengenai potensi keberlanjutan atau penyesuaian diskon tarif listrik untuk tahun 2026, sebuah keputusan krusial yang akan berdampak langsung pada anggaran negara, stabilitas keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), serta daya beli masyarakat dan sektor industri. Pernyataan Purbaya menggarisbawahi kompleksitas penentuan tarif listrik yang selalu melibatkan tarik ulur antara menjaga daya saing ekonomi, menahan laju inflasi, dan keberlanjutan fiskal pemerintah, khususnya di tengah fluktuasi harga komoditas energi global dan tantangan transisi energi.
Keputusan mengenai diskon tarif listrik bukan kali pertama menjadi sorotan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara konsisten menerapkan kebijakan subsidi dan kompensasi untuk menjaga tarif dasar listrik tidak beranjak naik bagi kelompok pelanggan tertentu, terutama rumah tangga dengan daya rendah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini, yang sering kali diinisiasi sebagai respons terhadap kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik akibat lonjakan harga batu bara dan gas alam di pasar internasional, telah menjadi bantalan ekonomi yang signifikan di tengah tekanan inflasi. Misalnya, pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk menutupi selisih antara BPP dan tarif jual yang ditetapkan, sebuah langkah yang menekan beban masyarakat namun menambah pos belanja subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Implikasi dari setiap keputusan tarif listrik sangat luas. Bagi PLN, penetapan tarif di bawah BPP, meskipun ditopang oleh subsidi pemerintah, tetap menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga arus kas dan membiayai investasi infrastruktur ketenagalistrikan yang masif. Keterlambatan atau kekurangan pembayaran kompensasi dari pemerintah dapat mengganggu likuiditas dan kemampuan PLN untuk memenuhi kewajiban operasional dan pengembangannya, termasuk proyek-proyektor strategis seperti pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi. Di sisi lain, bagi konsumen, kenaikan tarif listrik dapat memicu kenaikan biaya hidup, menekan daya beli rumah tangga, dan berpotensi meningkatkan inflasi. Sektor industri, yang sangat bergantung pada pasokan listrik dengan harga kompetitif, akan menghadapi kenaikan biaya produksi, yang dapat menggerus margin keuntungan dan melemahkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.
Analisis mendalam terhadap skenario tarif listrik 2026 harus mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Pertama, pergerakan harga komoditas energi, khususnya batu bara yang menjadi bahan bakar utama mayoritas pembangkit listrik di Indonesia, akan sangat menentukan BPP PLN. Geopolitik global dan kebijakan ekspor-impor energi oleh negara-negara produsen utama dapat memicu volatilitas harga. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berperan penting, mengingat banyak komponen impor dan utang PLN yang berdenominasi mata uang asing. Pelemahan rupiah akan secara otomatis meningkatkan beban biaya operasional dan investasi. Ketiga, kondisi perekonomian domestik, termasuk tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan seberapa besar ruang fiskal yang tersedia untuk subsidi dan seberapa besar beban yang dapat ditanggung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan transisi energi menuju sumber energi terbarukan juga akan memengaruhi struktur biaya PLN dalam jangka panjang, meskipun investasi awal di energi bersih seringkali lebih tinggi. Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan daya beli, sebuah dilema yang akan terus menjadi pusat perhatian dalam perumusan kebijakan energi nasional menjelang tahun 2026.
