Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk membantu para pengusaha mengatasi hambatan bisnis, bahkan dengan gaya "setingkat Abu Nawas". Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang berlangsung di Park Hyatt Hotel, Jakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.
Purbaya menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Untuk merealisasikan janjinya, Purbaya berencana meluncurkan pusat pengaduan bisnis bagi para pengusaha. Ia meminta para pelaku usaha untuk langsung melapor kepadanya jika menghadapi kendala investasi yang menghambat operasi mereka. Layanan pengaduan khusus ini direncanakan akan dibuka pada minggu berikutnya dari pengumuman tersebut (sekitar akhir November 2025).
Dalam kesempatan itu, Purbaya berkelakar bahwa kemampuannya dalam "menyidangkan" kasus sudah setingkat Abu Nawas. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengklaim dapat menyelesaikan kasus-kasus secara cerdik, mirip dengan tokoh cerdas dari cerita rakyat tersebut. Ia bahkan menceritakan sebuah kisah di mana Abu Nawas dapat membedakan mana orang yang jujur dan mana yang berbohong. Purbaya mengaitkan pengalaman tersebut dengan kemampuannya sendiri dalam mengidentifikasi pihak yang bersalah dalam persidangan melalui jabat tangan, di mana tangan yang "dingin" menandakan ketidakjujuran.
Purbaya mengklaim memiliki pengalaman yang luas dalam menangani masalah investasi. Ia menyebut pernah menyidangkan sekitar 600 kasus terkait investasi selama periode 2016-2019. Selain itu, saat menjabat sebagai Wakil Ketua Debottlenecking di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Maritim, dan Polhukam, Purbaya berhasil menyelesaikan 193 kasus terkait investasi dengan nilai mencapai Rp 894 triliun, atau Rp 890 triliun menurut sumber lain. Tim yang akan dibentuk nantinya, menurut Purbaya, tidak akan bersifat formalitas semata, melainkan akan berfungsi secara efektif dengan mengadakan sidang evaluasi setiap pekan untuk menuntaskan kebijakan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di lapangan. Ia menegaskan akan menutup celah-celah yang memungkinkan praktik penyalahgunaan dan menghukum pejabat yang terlibat dalam membantu penghindar pajak atau penyelundup.
Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya adalah Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak tahun 2020.
