Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan bahwa harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebenarnya mencapai Rp 11.700 per liter, jauh lebih tinggi dari harga jual kepada masyarakat sebesar Rp 10.000 per liter. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu, menegaskan adanya beban subsidi yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Purbaya, pemerintah menanggung selisih harga sebesar Rp 1.700 per liter untuk Pertalite. Ini berarti APBN menanggung sekitar 15% dari harga asli Pertalite melalui skema kompensasi. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mencegah lonjakan inflasi di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Meskipun harga keekonomiannya lebih tinggi, pemerintah hingga saat ini mempertahankan harga jual Pertalite tetap stabil di angka Rp 10.000 per liter di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga BBM yang dilakukan PT Pertamina (Persero) per 1 Desember 2025 hanya berlaku untuk jenis BBM nonsubsidi, sementara harga Pertalite dan Solar subsidi tidak mengalami perubahan.
Purbaya menambahkan bahwa bentuk keberpihakan fiskal ini akan terus dievaluasi guna memastikan pemberian subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Hal ini menyoroti besarnya kontribusi negara dalam menstabilkan harga energi domestik demi kesejahteraan masyarakat.
