Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk berbenah dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Ancaman serius pembekuan operasional dan perumahan 16.000 pegawainya mengemuka jika Bea Cukai gagal memperbaiki kinerja dan citra di mata masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Kamis (27/11/2025), serta dalam berbagai kesempatan lainnya termasuk Rapimnas Kadin Indonesia 2025 pada Senin (1/12/2025).
Purbaya menegaskan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan di tubuh Bea Cukai. Jika dalam waktu tersebut tidak ada perubahan signifikan, Bea Cukai bisa dibekukan dan tugas kepabeanan akan dialihkan kepada pihak ketiga, yakni Societe Generale de Surveillance (SGS), sebuah perusahaan inspeksi dan verifikasi asal Swiss. Pengalihan tugas kepada SGS ini bukanlah hal baru, mengingat SGS pernah digunakan pemerintah sejak 1968 pada era Menteri Keuangan Ali Wardhana untuk mengatasi penyelewengan dan korupsi yang marak di Bea Cukai.
Ancaman ini muncul menyusul banyaknya laporan dan keluhan terkait praktik penyelewengan, penyelundupan, serta buruknya citra DJBC yang tak kunjung membaik. Menteri Keuangan menyoroti berbagai polemik seperti under-invoicing atau pencatatan harga barang yang lebih rendah dari harga aslinya, masuknya barang ilegal, hingga ketidaksesuaian nilai ekspor-impor antara Indonesia dan negara mitra seperti Cina. Salah satu kasus terbaru yang memicu teguran keras ini adalah lolosnya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang dan Batam. Purbaya juga menyinggung keluhan pelaku usaha, termasuk pedagang thrifting yang menyebut biaya “meloloskan” satu kontainer pakaian bekas bisa mencapai Rp 550 juta, mengindikasikan adanya keterlibatan oknum DJBC. Ia juga menjumpai laporan nilai impor yang dinilai tidak masuk akal, seperti submersible pump yang tercatat senilai 7 dollar AS, padahal harga pasarannya mencapai puluhan juta rupiah.
Para ekonom menyambut baik ancaman yang dilontarkan Purbaya, meskipun ada catatan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa ancaman pembekuan Bea Cukai sangat berdasar karena selama ini instansi tersebut berkontribusi pada melonjaknya barang impor ilegal dan praktik korupsi yang merugikan negara serta industri domestik. Bhima menilai peringatan Purbaya ini harus dijadikan titik balik bagi kinerja dan integritas Bea Cukai. Ia menambahkan bahwa jika tidak ada perbaikan, menggantinya dengan perusahaan swasta seperti pada masa Orde Baru adalah solusi yang tepat, mencontoh negara-negara seperti Ghana, Nigeria, Kenya, dan Filipina yang menggandeng swasta untuk menurunkan moral hazard dan mencegah suap. Namun, Bhima juga mencatat bahwa ada isu kedaulatan yang perlu diperhatikan, mengingat Bea Cukai beroperasi di daerah perbatasan dan mengawasi barang berbahaya.
Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto juga menekankan bahwa reformasi di Bea Cukai adalah sebuah keniscayaan. Tanpa perbaikan serius, akan sulit bagi Indonesia untuk meraih kepercayaan investor dan pelaku ekspor domestik.
Purbaya sendiri optimistis bahwa sumber daya manusia di Bea Cukai mampu untuk melakukan perubahan signifikan. Ia berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) di sejumlah titik tugas DJBC untuk menekan praktik nakal seperti under-invoicing dan mempercepat investigasi kasus-kasus polemik secara manual yang saat ini masih dilakukan. Ia berharap langkah ini dapat membuat Bea Cukai bekerja lebih baik dan profesional pada tahun 2026. Namun, Purbaya juga tidak akan berkompromi dengan pegawai yang enggan berubah dan berjanji akan menyelesaikannya secara cepat.
